Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rumah Hasto Digeledah, PDIP Pertanyakan Motif KPK

Rumah Hasto Digeledah, PDIP Pertanyakan Motif KPK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menyayangkan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (7/1/2025). Ronny menilai langkah penyidik tersebut terkesan seperti drama yang tidak seharusnya terjadi.

“Terkait penggeledahan, memang itu kewenangan penyidik. Tapi apa yang dilakukan KPK hari ini lebih terkesan seperti drama saja. Memangnya penyidik mau cari apa di rumah Pak Hasto?” ujar Ronny dalam keterangannya.

Ia mempertanyakan alasan di balik penggeledahan tersebut, mengingat biasanya tindakan semacam ini dilakukan terhadap tersangka yang terlibat korupsi dengan dugaan kerugian negara.

“Penggeledahan begini biasanya hanya dilakukan kalau tersangkanya pelaku korupsi, mengambil uang negara. Kok diperlakukan seolah-olah Pak Hasto adalah pencuri uang negara? Tidak ada uang negara yang ditilep di sini,” tegas Ronny.

Lebih lanjut, Ronny berharap KPK dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Ia mengingatkan agar lembaga antirasuah tetap independen dan tidak terpengaruh oleh momentum politik.

“Saya berharap KPK tetap profesional dan tidak di-remote oleh pihak lain, apalagi menjelang peringatan ulang tahun partai dan persiapan kongres partai,” imbuhnya.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa penggeledahan tersebut tidak berkaitan dengan ketidakhadiran Hasto dalam agenda pemeriksaan yang dijadwalkan sebelumnya.

“Kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK (Hasto Kristiyanto) kemarin. Saudara HK sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran dan pasti akan dilakukan reschedule (menjadwalkan ulang),” jelas Tessa dalam pernyataannya kepada media.

Menurut Tessa, tindakan penggeledahan dilakukan murni untuk kepentingan penyidikan dan mencari alat bukti yang relevan.

Penggeledahan di rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, membuahkan sejumlah barang yang dibawa oleh penyidik. Barang-barang tersebut meliputi flashdisk, buku, dan satu koper yang diduga berisi dokumen penting.

Meski demikian, Tessa tidak merinci lebih lanjut tentang isi atau relevansi barang-barang tersebut dengan kasus yang sedang ditangani.

Polemik Jelang Agenda Politik Partai

Penggeledahan ini terjadi di tengah persiapan PDI Perjuangan menghadapi peringatan ulang tahun partai dan kongres besar. Beberapa pihak, termasuk Ronny, mengaitkan tindakan KPK ini dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.

“Timing ini terasa janggal, karena dilakukan di saat partai sedang sibuk dengan agenda penting. Saya rasa wajar jika ada kecurigaan terhadap independensi KPK,” ujar Ronny.

Meski demikian, pihak KPK menegaskan bahwa langkah mereka sepenuhnya berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh situasi politik.

Penggeledahan ini menambah babak baru dalam hubungan antara lembaga antikorupsi dan partai politik besar di Indonesia. Kini, publik menunggu langkah lanjutan dari KPK dalam kasus yang melibatkan nama besar seperti Hasto Kristiyanto (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sufmi Dasco Ahmad

    Klarifikasi Pengunduran Diri Saras, Dasco : Masih Sah Sebagai Anggota DPR

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi terkait polemik pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang sempat menjadi pembicaraan publik. Dasco menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan Saraswati mundur dari keanggotaannya di DPR RI periode 2024–2029. Dasco menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun surat resmi yang […]

  • Pj Bupati Banjarnegara beserta Pendamping Hukum 51 Kepala Desa terpilih Banjarnegara dalam pertemuan di Kantor Ditjend Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI.

    51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, kepastian hukum terkait pelantikan 51 kepala desa terpilih di Kabupaten Banjarnegara akhirnya terjawab. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), keputusan diambil untuk melantik para kepala desa tersebut pada Januari 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, […]

  • Gus Nadirsyah Hosen

    Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Oleh : Nadirsyah Hosen* Pernyataan Ketua PBNU, Kiai Ulil Abshar Abdalla, bahwa penambangan adalah hal baik karena membawa maslahat, dan yang buruk hanyalah bad mining, tampaknya menyederhanakan problematika yang kompleks. Memang benar bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, setiap aktivitas yang membawa kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dapat dibenarkan. Namun, penambangan bukan sekadar perkara teknis antara “baik” […]

  • Bulog Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Pemerintah Perpanjang Tenggat hingga Juni 2026

    Bulog Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Pemerintah Perpanjang Tenggat hingga Juni 2026

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Jakarta, editorial.co.id – Perum Bulog akan mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memutuskan memperpanjang batas waktu distribusi bantuan beras dan minyak goreng hingga Juni 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai target yang telah ditetapkan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyambut positif keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, tambahan waktu […]

  • Sidang gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dua karyawan PT Sindonews Portal Indonesia (SPI) MNC Group, Sabir dan Muhibudin Kamali, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Dokumen RUPS Ungkap Danapera Cucu Usaha MNC Group

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fakta baru muncul dalam sidang gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dua karyawan PT Sindonews Portal Indonesia (SPI) MNC Group, Sabir dan Muhibudin Kamali, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Kuasa hukum penggugat, Ahmad Buchari Huzaini dari Kantor Hukum Eggi Sudjana and Partners (ESP), membeberkan bukti berupa dokumen resmi yang memperlihatkan […]

  • Voting Pemilihan Calon Pimpinan KPK di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (21/11/2024)

    Komposisi Baru Pimpinan KPK Dinilai Siap Jawab Tantangan

    • calendar_month Kamis, 21 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 kini dipimpin oleh Setyo Budiyanto, bersama empat pimpinan lainnya, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Komposisi pimpinan baru ini dinilai sebagai tim yang siap menghadapi tantangan berat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. “Komposisi kali ini sangat komprehensif, mencakup berbagai latar […]

expand_less