NU, dari Mobilisasi Politik ke Partisipasi Politik

Oleh : Fathorrahman Fadli*

Di dalam negara Republik Indonesia ini terdapat massa besar yang sangat potensial. Tokoh-tokohnya terdahulu juga ikut mendirikan dan menggagas secara aktif membangun bangsa. Mereka memiliki cara pandang yang positif dalam melihat bangsanya. Dan, selalu mengambil posisi moderat dalam pergaulan sosial. Massa itu bernama Nahdlatul Ulama ( NU).

Dalam catatan IDR, Indonesia Development Research, NU memiliki beberapa keunggulan, yang kelak menjadi modal utama pembangunan nasional. Berikut ini saya sajikan pelan-pelan satu demi satu.

Pertama, NU selalu mengambil langkah moderat. Pasalnya NU sebagai jam’iyah terbukti mampu mengusung nilai-nilai Islam yang moderat, mengedepankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.Modalitas ini dapat dikelola secara baik jika dibarengi dengan pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable).

Kedua, NU memiliki jaringan pesantren yang sangat luas. Dalam faktanya di masyarakat, NU berperan penting dalam pendidikan agama dan keterampilan warganya. Jaringan pesantren tersebut jelas sudah membuktikan bahwa peran NU dalam mendidik warganya memiliki fungsi strategis. Hanya saja, jaringan pesantren yang tumbuh dalam tradisionalitas itu perlu terus didorong menjadi lebih rasional. Sebab saya meyakini bahwa kemajuan itu tidak hanya tumbuh di atas modernitas, namun juga dapat lebih kokoh jika tumbuh di atas bangunan tradisionalitas.

Jika ini berhasil, maka NU akan menjadi kekuatan raksasa, yang massanya tidak hanya dimobilisasi, namun akan bergerak positif menjadi bentuk partisipasi pada pembangunan bangsa dan negara.

Keinginan dan cita-cita ini tentu merupakan proses sosial yang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Namun demikian dibutuhkan garis dan komando yang tegas dari para pemimpinnya dalam setiap level kepemimpinan. Mulai dari Pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga pengurus ranting agar warga NU dapat meningkatkan peran partisipasi yang lebih positif bagi bangsa. Massa besar NU hanya dimanfaatkan ketika pemilu, namun ditinggalkan begitu saja pasca pemilu usai.

Dalam bahasa yang lebih akademik, massa NU masih dimanfaatkan dalam bentuknya yang paling primitif, yakni hanya dimobilisasi dan tidak digerakkan sebagai model partisipasi.

Ketiga, kegiatan sosial. NU terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, untuk mencapai posisi partisipasi yang lebih berkualitas, pemimpin NU harus lebih progresif dalam mendorong lembaga pendidikan tinggi yang telah dirintis secara baik dimasa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dan selanjutnya dikongkritkan oleh K.H. Said Agil Siradj, yakni pendirian Universitas Nadhlatul Ulama (UNU).

Dalam hemat saya, penting kiranya, UNU mengembangkan riset-riset pembangunan sektor pertanian modern agar warganya yang bermukim di pedesaan dalam lebih hidup sejahtera. Potensi ini sejatinya akan sangat selaras dengan gagasan utama pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat sektor pangan nasional.

Keempat, soal Kebudayaan.  NU memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam soal memelihara kebudayaan lokal. NU terbukti mampu menghargai dan melestarikan budaya lokal. Sejalan dengan kemampuan itu, penting kiranya NU berperan lebih aktif dalam menjaga integrasi budaya Islam dengan tradisi budaya lokal Indonesia yang majemuk. Di sinilah pentingnya para pemimpin NU, terutama yang tersebar di pesantren-pesantren agar terus istiqomah memelihara khasanah kultural itu dengan lebih baik.

Kelima, perkara partisipasi Politik: NU memiliki peran dalam politik Indonesia, dengan banyak anggota yang terlibat dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Untuk mengubah kondisi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi lebih baik. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain melalui penguatan pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren dan lembaga pendidikan NU untuk menghasilkan generasi yang lebih berpengetahuan.

Selain itu, perlunya pengembangan kader, yakni melatih kader muda agar lebih siap memimpin dan berkontribusi dalam masyarakat dan organisasi. Peningkatan Partisipasi juga harus dilakukan dengan cara mendorong anggota NU untuk lebih aktif dalam politik dan sosial, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, NU juga perlu melakukan inovasi sosial dengan membangun program-program sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi dan kesehatan.

Hal lainnya juga berkaitan dengan persoalan dialog antaragama. Peran NU di wilayah ini dengan cara memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan organisasi lain, baik dalam maupun luar negeri, untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan. Dan terakhir, tentu saja adalah langkah NU untuk melakukan advokasi kebijakan, yakni terlibat dalam advokasi untuk kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai NU dan kepentingan masyarakat.

Hal lain yang penting dilakukan untuk mengubah massa Nahdlatul Ulama (NU) dari mobilisasi ke partisipasi aktif dalam politik dapat dilakukan melalui beberapa strategi, mulai edukasi politik, misalnya, dengan mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman anggota NU tentang politik, hak-hak mereka, dan pentingnya keterlibatan politik.

Selanjutnya NU juga penting kiranya melakukan pembangunan kader umat yakni mendorong kader NU untuk berperan dalam politik dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Secara berkelanjutan, NU perlu melakukan kampanye kesadaran, misalnya melakukan kampanye yang menekankan pentingnya suara dan partisipasi dalam pemilihan umum serta pengambilan keputusan politik.

Secara simultan, penting kiranya NU mendorong anggota NU untuk mencalonkan diri dalam posisi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun saat ino sudah banyak kader NU yang menduduki posisi politik, namun akan lebih baik jika program ini dikelola secara organisasi agar dalam dimasukkan salam grand strategi perjuangan organisasi NU secara integral.

Untuk membangun hal tersebut, NU harus secara intensif membangun kerjasama dengan Partai Politik. Misalnya, membentuk aliansi dengan partai politik yang sejalan dengan nilai-nilai NU untuk memberikan ruang bagi anggota berpartisipasi.

Manakala pokok-pokok program tersebut sudah dijalankan, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota NU yang terlibat dalam politik guna memastikan mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip NU (*).

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Research – IDR