Dua Beban, Satu Bangsa: Krisis Gizi Indonesia dan Urgensi Kepemimpinan Kebijakan Yang Berani

Oleh : Lela Kania Rahsa Puji, SKM., MKM.(Mahasiswi Program Doktoral Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, STIKesWidya Dharma Husada Tangerang)

Krisis Yang Tidak Terlihat, Beban Yang Tidak Terangkat

Indonesia tidak sedang berhadapan dengan satu masalah gizi. Negeri ini memanggul tiga beban sekaligus yaitu anak-anak yang kekurangan gizi, orang dewasa yang makin banyak mengalami obesitas, dan masyarakat miskin yang masih dihantui infeksi parasit akibat sanitasi buruk. Tiga masalah itu berjalan beriringan, saling menindih, dan perlahan menjadi krisis kesehatan publik yang tidak bisa lagi hanya ditangani dengan cara biasa.

Selama bertahun-tahun, percakapan tentang gizi di Indonesia nyaris selalu berpusat pada stunting. Hal tersebut tidak keliru, karena stunting memang masih menjadi luka serius dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6 persen pada 2022, turun menjadi 21,5 persen pada 2023, lalu kembali menurun menjadi 19,8 persen pada 2024. Penurunan ini patut dicatat, tetapi belum cukup untuk dirayakan secara berlebihan. Artinya, sekitar satu dari lima balita Indonesia masih tumbuh dalam kondisi tidak optimal.

Bahkan di beberapa wilayah, masalahnya jauh lebih berat. NTT dan sejumlah daerah di Papua masih mencatat angka stunting yang melampaui 35 persen. Ini bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh maksimal, keluarga yang hidup dalam keterbatasan pangan bergizi, dan negara yang berisiko kehilangan kualitas generasi masa depannya.

Namun stunting hanyalah satu sisi dari persoalan. Pada saat yang sama, Indonesia juga mulai menyaksikan wajah lain dari krisis gizi yaitu kelebihan berat badan sejak usia dini. Dalam SSGI 2024, prevalensi wasting pada balita tercatat 6,2 persen, severely wasting 1,2 persen, dan overweight serta obesitas mencapai 3,4 persen. Dengan kata lain, sebagian anak Indonesia kekurangan gizi akut, sementara sebagian lainnya mulai mengalami kelebihan berat badan. Dua masalah yang tampak berlawanan ini hidup dalam satu ekosistem kesehatan yang sama.

Krisis makin kompleks ketika melihat kondisi orang dewasa. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun meningkat dari 21,8 persen pada 2018 menjadi 23,4 persen pada 2023. Hampir satu dari empat orang dewasa Indonesia kini hidup dengan obesitas. DKI Jakarta mencatat prevalensi tertinggi sebesar 31,8 persen, disusul Papua 31,3 persen dan Sulawesi Utara 30,6 persen.lki

Obesitas bukan perkara bentuk tubuh, dia adalah pintu masuk menuju berbagai penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya. Masalahnya, banyak penyakit itu tidak terdeteksi. SKI 2023 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter hanya 8,6 persen, tetapi berdasarkan pengukuran tekanan darah mencapai 30,8 persen. Artinya, banyak orang hidup dengan tekanan darah tinggi tanpa mengetahui kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubunya. Hal serupa terjadi pada diabetes. Prevalensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 2,2 persen, tetapi berdasarkan pemeriksaan gula darah mencapai 11,7 persen.

Inilah ironi kesehatan publik Indonesia. Di satu sisi, sebagian anak belum mendapat cukup zat gizi untuk tumbuh. Di sisi lain, pola konsumsi tinggi gula, garam, lemak, serta makanan ultra proses mendorong peningkatan obesitas dan penyakit tidak menular. Tubuh-tubuh Indonesia sedang ditarik oleh dua kutub yaitu kekurangan dan kelebihan yang sama-sama memiliki potensi resiko kesehatan.

Tetapi ada beban ketiga yang sering luput dari pembicaraan nasional yaitu infeksi parasit usus. Masalah ini bekerja diam-diam, terutama di wilayah dengan sanitasi buruk. Infeksi cacing dan protozoa tidak hanya menyebabkan diare. Ia dapat mengganggu penyerapan nutrisi, menurunkan nafsu makan, memicu kehilangan zat besi, serta memperparah kekurangan gizi.

Sebuah studi di Kabupaten Bandung terhadap anak usia 24-59 bulan menemukan 11,5 persen anak terinfeksi soil transmitted helminths atau cacing yang ditularkan melalui tanah. Studi lain di Pulau Sumba menemukan prevalensi infeksi protozoa usus sebesar 20 persen dari 291 sampel anak. Angka ini menunjukkan bahwa infeksi parasit bukan masalah masa lalu. Ia masih hadir di tengah masyarakat, terutama ketika akses air bersih dan sanitasi layak belum merata.

Mengapa Indonesia Membutuhkan Kebijakan yang Berani?

Tiga persoalan undernutrisi, overnutrisi, dan infeksi parasit bukan fenomena yang berdiri sendiri. Kajian Parajuli dan Oldewage-Theron Tahun 2025 dalam jurnal Nutrients menyebutnya sebagai Triple Burden of Malnutrition, yakni beban gizi tiga lapis yang banyak dialami negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Konsep ini penting karena mengubah cara pandang kita terhadap krisis gizi. Malnutrisi tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai soal kurang makan, namun terkait juga dengan kualitas pangan, sanitasi, kemiskinan, perilaku konsumsi, akses layanan kesehatan, ketimpangan wilayah, dan perubahan sosial ekonomi. Anak yang diberi makanan tambahan tetap bisa gagal tumbuh bila terus terpapar infeksi. Orang dewasa yang kenyang setiap hari tetap bisa kekurangan gizi mikro bila makanannya didominasi makanan ultra proses. Keluarga yang miskin bukan hanya kekurangan daya beli, tetapi juga sering hidup dalam lingkungan yang membuat penyakit mudah menyebar.

Karena itu, kebijakan gizi Indonesia membutuhkan keberanian baru. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan stunting. Tidak cukup hanya membagikan makanan. Tidak cukup hanya mengampanyekan hidup sehat. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan kebijakan yang berani menyatukan isu gizi, sanitasi, penyakit tidak menular, keamanan pangan, dan ketimpangan sosial dalam satu kerangka besar. Langkah-langkah yang setidaknya dapat dilakukan pemerintah adalah Pertama, menjadikan Triple Burden of Malnutrition sebagai kerangka utama kebijakan gizi nasional. Keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya diukur dari turunnya angka stunting, tetapi juga dari penurunan wasting, anemia, obesitas, infeksi parasit usus, konsumsi gula garam lemak berlebih, serta faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.

Langkah kedua, mengakhiri cara kerja sektoral. Program stunting, obesitas, anemia, penyakit tidak menular, sanitasi, dan kecacingan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Setiap intervensi gizi anak harus disertai skrining kesehatan, pemantauan pertumbuhan, edukasi pangan sehat, imunisasi, pemberian obat cacing sesuai program, serta penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Tanpa itu semua, kebijakan gizi hanya akan menambah makanan tanpa menghilangkan penyakit yang mencuri zat gizi dari tubuh anak.

Langkah ketiga, menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen transformasi pangan, bukan sekadar distribusi makanan. Program ini harus secara ketat memastikan standar gizi, rendah gula, garam, lemak, kaya protein dan serat, serta aman secara higienis. Jika tidak, program besar ini berisiko hanya menjadi proyek makan massal tanpa perubahan berarti terhadap kualitas gizi masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah harus berani mengatur lingkungan pangan. Label peringatan pada produk tinggi gula, garam, dan lemak perlu diperkuat. Iklan makanan tidak sehat kepada anak perlu dibatasi. Minuman berpemanis di sekolah harus dikendalikan. Reformulasi produk pangan perlu didorong. Cukai minuman berpemanis pun tidak boleh terus ditunda bila pemerintah serius menekan risiko obesitas dan diabetes.

Langkah keempat, memperkuat tata kelola dan surveilans. Krisis gizi berlapis tidak bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan saja melainkan dibutuhkan kerja bersama lintas sektor seperti, Bappenas, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kementerian PU, BPOM, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, sekolah, Posyandu, Puskesmas, desa, hingga masyarakat sipil. Data juga harus diperkuat, bukan hanya untuk stunting, tetapi juga anemia, obesitas, penyakit tidak menular, konsumsi pangan, sanitasi, dan infeksi parasit.

Indonesia sudah memiliki banyak data namun yang kurang adalah keberanian untuk membaca data itu sebagai tanda bahaya yang saling terhubung. Selama krisis gizi diperlakukan sebagai program terpisah, kebijakan akan selalu tertinggal dari kenyataan. Anak-anak yang stunting, orang dewasa yang obesitas, dan keluarga yang hidup di lingkungan penuh parasit adalah bagian dari cerita yang sama yaitu ketimpangan kesehatan yang belum diselesaikan dari akarnya.

Krisis gizi Indonesia bukan lagi soal kurang makan semata, namun cermin dari cara negara mengatur pangan, lingkungan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Karena itu, kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan kebijakan yang berani yaitu berani melampaui sektoral, berani mengatur industri pangan, berani memperkuat sanitasi, dan berani menempatkan gizi sebagai agenda utama pembangunan bangsa. (*)

Daftar Pustaka 

Hafidz, A. Z., Adrizain, R., & Setiabudi, D. (2025). Factors Associated with Soil-Transmitted Helminths Infections in Children Aged 24-59 Months in Bandung District, Indonesia. Majalah Kedokteran Bandung, 57(2), 156–164. https://doi.org/10.15395/mkb.v57.4135

Kemenkes. (2023). Hasil Utama SKI 2023. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/daftar-frequently-asked-question-seputar-hasil-utama-ski-2023/hasil-utama-ski-2023/

Kemenkes. (2025). SSGI 2024 Dalam Angka.

Kemenkes. (2026). Kemenkes Terbitkan Aturan Untuk Cegah Konsumsi Gula Berlebih. https://kemkes.go.id/id/kemenkes-terbitkan-aturan-untuk-cegah-konsumsi-gula-berlebih?utm_source=chatgpt.com

Parajuli, R., & Oldewage T, W. (2025). A Growing Triple Burden of Malnutrition in South Asia Due to the Cumulative Effect of Double Burden of Malnutrition and Parasitic Infections in South Asian Low- and Middle-Income Countries: A Scoping Review. Nutrients, 17(21), 3494. https://doi.org/10.3390/NU17213494/S1

Wahdini, S., Putra, V. P., & Sungkar, S. (2021). The Prevalence of Intestinal Protozoan Infections among Children in Southwest Sumba Based on the Type of Water Sources. Infection & Chemotherapy, 53(3), 519. https://doi.org/10.3947/IC.2021.0067

WHO. (2025). Noncommunicable diseases. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases