Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PKS Sambut Ide Gerindra, Usul Dana Parpol Naik Drastis 10 Kali Lipat!

PKS Sambut Ide Gerindra, Usul Dana Parpol Naik Drastis 10 Kali Lipat!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Usulan mengejutkan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyarankan agar dana bantuan partai politik dari APBN dinaikkan hingga 10 kali lipat, dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara sah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Sabtu (24/5), merespons wacana revisi undang-undang politik di DPR.

“Ya idealnya paling tidak Rp10 ribu per suara, sekarang kan cuma Rp1.000,” ujar Mahfudz, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Saat ini, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 dan PP Nomor 1 Tahun 2018, dana partai hanya berasal dari tiga sumber sah: iuran anggota, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan dari APBN atau APBD. Bantuan negara saat ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR atau DPRD, sebesar Rp1.000 per suara sah hasil pemilu.

Tak hanya meminta kenaikan dana, Mahfudz juga mengusulkan agar partai politik diperbolehkan membentuk badan usaha sebagai sumber pemasukan alternatif. Menurutnya, langkah ini bisa mengurangi dominasi oligarki dalam pembiayaan partai dan pemilu.

“Kalau itu bisa dilakukan, juga cukup bagus dalam rangka memperkecil tingkat dominasi oligarki dalam mendukung faktor keuangan di Pemilu atau Pilkada,” ujarnya.

Baca : Demi Cegah Korupsi, Gerindra Desak Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyuarakan usulan serupa. Ia menilai jumlah ideal bantuan partai seharusnya memang berada di angka Rp10.000 per suara sah.

Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok revisi undang-undang politik dalam paket RUU Omnibus Law Politik yang akan menggabungkan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah pengaturan ulang mekanisme pendanaan parpol yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Baca : DPR Dukung Dana Parpol Naik Demi Akhiri Merekrut Kader Instan

Wacana ini menuai pro-kontra di publik, mengingat lonjakan dana 10 kali lipat dari APBN berpotensi menambah beban keuangan negara. Namun, partai pendukung menilai ini langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan mengurangi ketergantungan pada donatur besar (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahlil Lahadalia (Baju Putih). Sumber foto : KOMPAS

    Bahlil Maafkan Akun Penyebar Meme, Minta Golkar Tenang

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai aksi organisasi sayap Golkar yang berencana melaporkan sejumlah akun media sosial karena unggahan meme yang dianggap menghina dirinya. Bahlil menegaskan bahwa ia telah memaafkan akun-akun tersebut dan meminta agar masalah ini tidak diperpanjang. “Kalau ada yang […]

  • DPR: Penyesuaian Harga BBM Cerminkan Respons Cepat Pemerintah

    DPR: Penyesuaian Harga BBM Cerminkan Respons Cepat Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai pemerintah semakin adaptif dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama badan usaha penyedia BBM yang melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 1 […]

  • Sejarawan dan juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.

    Desak Transparansi, Sejarawan dan DPR Minta Naskah Sejarah RI Diuji Publik

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia mendapat sorotan tajam dari kalangan sejarawan dan legislatif. Mereka menilai proses penulisan sejarah nasional harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan disusun secara tertutup oleh negara. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, secara tegas meminta agar naskah penulisan sejarah Republik Indonesia diuji […]

  • Kadin Indonesia

    Lokasi Konferensi Pers Kadin Berubah Mendadak, Kadin Memanas?

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) semakin memanas. Rencana awal konferensi pers pada pukul 13.00 WIB di Menara Kadin, Jakarta Selatan, terpaksa dipindahkan ke Hotel JS Luwansa, setelah sejumlah media mengalami kesulitan mengakses lokasi awal. Perubahan mendadak ini menunjukkan ketegangan yang kian nyata antara kedua kubu di dalam Kadin. […]

  • Fraksi Partai Golkar DPR RI, M.Sarmuji.

    Fraksi Golkar Siap Evaluasi Tunjangan DPR Demi Transparansi Publik

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan kesiapannya jika tunjangan-tunjangan anggota DPR dievaluasi maupun direvisi sebagai bagian dari upaya transparansi publik. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (29/8), menanggapi wacana penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Sarmuji menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan tunjangan perumahan bulanan sejak Oktober 2025. […]

  • Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman

    Ketua Komisi III DPR Minta Kejagung Transparan Terkait Kasus Tom Lembong

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan penjelasan lengkap kepada publik terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Habib menilai konstruksi hukum dalam kasus ini masih belum jelas sehingga membingungkan masyarakat. “Kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus […]

expand_less