Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » KRL Tanpa Subsidi, Bagaimana Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Asli?

KRL Tanpa Subsidi, Bagaimana Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Asli?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis penerima. Selama ini, masyarakat Jabodetabek menikmati tarif KRL dengan bantuan subsidi PSO, tetapi jika subsidi ini dihapus, daya beli masyarakat terhadap tarif asli KRL patut dipertanyakan.

Saat ini, penumpang KRL hanya membayar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama, sementara tarif normal tanpa subsidi disebut-sebut mencapai Rp 25.000 per 25 kilometer.

“Ini bukan subsidi biasa, tapi PSO, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi umum terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Deddy Herlambang, pengamat transportasi sebagaimana dilansir Detik Finance.

Jika PSO dihapus, biaya perjalanan KRL akan memberatkan banyak penumpang, terutama mereka yang bergantung pada KRL sebagai moda transportasi utama.

“Biaya ini mencerminkan biaya operasional yang harus ditanggung penuh oleh penumpang jika subsidi ditiadakan,” jelas Deddy.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah daya beli masyarakat Jabodetabek akan mampu menyesuaikan dengan tarif asli KRL? Mengingat banyak dari mereka adalah pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah, kenaikan tarif akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka.

Selain itu, perubahan skema subsidi berbasis NIK juga dapat menimbulkan tantangan administratif. Apakah pemerintah siap mengelola data jutaan pengguna KRL dan memastikan subsidi tepat sasaran? Ini menjadi isu penting yang harus diantisipasi sebelum kebijakan ini diterapkan.

Deddy juga menambahkan bahwa jumlah penumpang mempengaruhi besar kecilnya subsidi yang diperlukan.

“Jika jumlah penumpang turun, seperti saat pandemi, biaya per penumpang akan meningkat, membuat subsidi lebih mahal untuk pemerintah,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Dewan Gurus Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo.

    UI Tak Temukan Plagiarisme Disertasi Bahlil, Harkristuti: Sanksi Berdasarkan Etika Akademik

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran akademik yang tengah menjadi sorotan, pihaknya tidak menemukan adanya plagiarisme dalam disertasi Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikannya dalam siaran podcast Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (13/3/2025). “Memang kami tidak menemukan […]

  • Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2-6-2025).

    Megawati dan Prabowo Akrab, Sinyal Damai Politik Nasional!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Momen hangat tersaji dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terlihat akrab dengan Presiden Prabowo Subianto. Kebersamaan dua tokoh besar ini mencuri perhatian publik dan memicu spekulasi positif tentang rekonsiliasi politik nasional. Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan tidak adanya masalah […]

  • Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo

    Siapa Lolos Jadi Pahlawan Nasional? Ini Kata Kemensos!

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menampung semua usulan gelar pahlawan dari berbagai daerah. Proses ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan pengkajian secara menyeluruh oleh Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat. “Usulan dari masyarakat harus melalui kepala daerah, kemudian ditandatangani oleh gubernur, lalu […]

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf

    Mualem: Bendera Aceh Segera Berkibar Tanpa Polemik

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan bahwa bendera bulan bintang atau bendera Aceh tidak lama lagi akan dapat dikibarkan secara bebas tanpa menimbulkan polemik. Bendera berwarna merah-hitam tersebut sempat menjadi kontroversi secara nasional, meskipun telah memiliki dasar hukum dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2013 dan menjadi bagian dari nota kesepahaman (MoU) Helsinki pada […]

  • Ketua Poksi X Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, bersama Sri Suparni Bahlil, seusai melaksanakan sholat idul adha di Masjid DPP Partai Golkar, Jum'at (6/6/2025).

    Lewat Qurban, Al-Hidayah dan Golkar Hadirkan Kebahagiaan di Hari Raya

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Semarak Idul Adha 1446 H dimanfaatkan oleh DPP Pengajian Al-Hidayah dan Partai Golkar untuk menyapa masyarakat lewat kegiatan sosial. Bertempat di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Golkar menggelar penyembelihan hewan qurban sebanyak 61 ekor Sapi dan 4 ekor kambing, dan menyalurkan daging tersebut kepada warga yang membutuhkan, Sabtu (7/6). Bekerja sama dengan […]

  • Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI, Bob Hasan.

    RUU PSDK Didorong Perkuat Perlindungan HAM bagi Korban

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) harus menempatkan aspek hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan Bob dalam rapat harmonisasi RUU PSDK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Bob menilai bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban […]

expand_less