UI Tak Temukan Plagiarisme Disertasi Bahlil, Harkristuti: Sanksi Berdasarkan Etika Akademik

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran akademik yang tengah menjadi sorotan, pihaknya tidak menemukan adanya plagiarisme dalam disertasi Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikannya dalam siaran podcast Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (13/3/2025).

“Memang kami tidak menemukan ada plagiarisme di situ. Jadi, itu sebabnya datanya diambil kembali, karena kita melihat bahwa data itu tidak diambil sesuai dengan prosedur yang benar, tanpa informed consent,” ujar Harkristuti.

Ia juga membandingkan kasus ini dengan pencabutan gelar di Universitas Airlangga (Unair), yang terjadi karena unsur plagiarisme lebih dari 30 persen.

“Kalau di Unair dicabut gelarnya karena ada plagiarisme yang lebih dari 30 persen. Nah, kalau ini tidak. Kemarin itu, kira-kira 13 persen. Jadi, tidak ada alasan berdasarkan plagiarisme untuk mencabut gelarnya,” jelasnya.

Meski tidak ada unsur plagiarisme yang signifikan, Harkristuti menegaskan bahwa kasus ini ditelaah berdasarkan ketentuan etika akademik yang tertuang dalam Peraturan Rektor UI Nomor 4 dan 5 Tahun 2024.

“Di dalam peraturan itu disebutkan mengenai perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, dan berat, beserta sanksinya. Jadi, kami mengambil ketentuan berdasarkan peraturan tersebut,” kata Harkristuti.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pembahasan kasus ini di UI tidak hanya berfokus pada aspek etika akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain dalam penyusunan disertasi.

“Dalam rapat empat organ UI, diskusi cukup panjang karena yang dibicarakan bukan hanya masalah etik saja. Misalnya, status, peran, dan kedudukan mahasiswa dalam penyusunan disertasi juga menjadi bahan diskusi kami,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan untuk meminta Bahlil Lahadalia mengambil kembali data di lapangan merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan dengan langsung membatalkan gelar yang belum secara resmi diperoleh.

“Apabila kita mencabut gelar, padahal secara akademis gelar itu belum diperoleh, tentu ada ketidakadilan. Itu sebabnya kami meminta yang bersangkutan untuk mengambil kembali data di lapangan supaya bisa dianalisis dengan baik dan diajukan novelty dalam disertasinya,” tuturnya.

Harkristuti juga menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas disertasi tetap setara dengan standar akademik di UI dan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa lain.

“Kami berharap disertasinya memiliki kualitas yang setara dengan disertasi lain di UI, sehingga tidak ada aksi yang diskriminatif terhadap mahasiswa lain,” pungkasnya (RED).