Azhar Adam : Kepercayaan Prabowo kepada Bahlil-Sarmuji Tegaskan Posisi Strategis Golkar

JAKARTA, — Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Azhar Adam mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Muhammad Sarmuji, untuk menduduki posisi strategis di Kabinet Merah Putih.

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Keduanya dilantik pada 1 Oktober 2026.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada kedua pimpinan kami, Bahlil Lahadalia dan Muhammad Sarmuji, untuk memegang dua posisi yang sangat strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. Bagi kami, ini bukan hanya kehormatan bagi Partai Golkar, tetapi terutama merupakan amanah besar untuk bekerja dan memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Azhar Adam.

Menurut Azhar, penempatan dua kader terbaik Partai Golkar tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan representasi politik, tetapi juga menjadi kepercayaan terhadap kapasitas personal, pengalaman, serta kemampuan keduanya dalam mengawal agenda strategis pemerintah.

Azhar menilai penempatan Bahlil dan Sarmuji memiliki keterkaitan dengan agenda transformasi ekonomi nasional, terutama dalam memperkuat hubungan antara hilirisasi dan industrialisasi.

“Hilirisasi tidak cukup berhenti pada pengolahan sumber daya alam menjadi produk antara. Kebijakan tersebut perlu terhubung dengan kemampuan industri nasional untuk menciptakan produk bernilai tambah, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.

Azhar melihat terdapat kesinambungan antara mandat Bahlil dan Sarmuji dalam rantai transformasi ekonomi. Menurutnya, koordinasi hilirisasi perlu diikuti kemampuan industri nasional untuk menyerap bahan baku, membangun rantai pasok, dan menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

“Bahlil dan Sarmuji berada pada dua titik yang sangat strategis dalam satu rantai transformasi ekonomi: dari sumber daya menjadi nilai tambah, dan dari nilai tambah menjadi kekuatan industri nasional. Karena itu, keduanya kami yakin dan percaya, akan bekerja secara terintegrasi, berbasis data, target, dan hasil yang terukur,” ujar Azhar.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan industri pengolahan menyumbang 19,07 persen terhadap PDB nasional pada 2025 dan tumbuh 5,30 persen. Pada triwulan II 2026, industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh 5,32 persen secara tahunan. Sektor tersebut juga disebut menyumbang sekitar 39,7 persen realisasi investasi nasional, menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta berkontribusi sekitar 82 persen terhadap ekspor nasional pada semester pertama 2026.

“Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa Kementerian Perindustrian bukan sekadar kementerian teknis. Industri adalah salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kepercayaan kepada Sarmuji harus dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat industrialisasi nasional. Sementara mandat kepada Bahlil untuk mengoordinasikan hilirisasi dan transisi energi, menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya alam Indonesia menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri,” kata Azhar.

Setelah mendapat mandat baru, Bahlil sendiri menyatakan koordinasi hilirisasi dan transisi energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi program pemerintah. Ia juga menyebut sektor ESDM memiliki keterkaitan besar dengan agenda hilirisasi.

Dari sisi hilirisasi, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah proyek prioritas. Kementerian ESDM sebelumnya mencatat 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar USD38,63 miliar atau setara Rp618,13 triliun.

Azhar menilai kondisi tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus dikawal Bahlil.

“Bahlil menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan hilirisasi tidak berhenti pada jargon atau groundbreaking, tetapi benar-benar menjadi industrialisasi yang menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan berkualitas, memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan daya saing Indonesia. Di sinilah ukuran keberhasilan harus diletakkan,” tegasnya. (ard)