Kebijakan Kenaikan Pajak Dinilai Kontraproduktif bagi Ekonomi Desa
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SEMARANG, CUPLIKAN.CO.ID – Kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pungutan sektor kelautan perikanan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyebut kebijakan ini tidak hanya membebani masyarakat desa, tetapi juga berpotensi memperburuk angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
“Data menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan naik dari 12,60% pada 2019 menjadi 13,20% pada 2020. Kebijakan seperti kenaikan PPN justru membuat petani, nelayan, dan peternak semakin sulit bertahan,” ujar Riyono, di Semarang, Sekasa (19/11/2024).
Riyono mengingatkan bahwa PPN yang naik menjadi 11% pada 2022 dan akan menjadi 12% pada 2025 berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya dirasakan terutama oleh petani dan nelayan yang berpenghasilan rendah.
“Kenaikan PPN akan menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok, termasuk pakan ternak. Petani, nelayan, dan peternak yang sudah terbebani harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Riyono menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang mewajibkan nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT membayar pungutan 5% dari hasil tangkapan. “Nelayan kecil sudah harus menghadapi PPN 11% saat membeli kebutuhan, dan kini ditambah lagi dengan pungutan 5%. Ini pukulan berat bagi mereka,” tambahnya.
Kebijakan perpajakan ini, menurut Riyono, bertentangan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan adil. “Semestinya pemerintah memberikan insentif untuk mendorong usaha kecil, bukan menambah beban mereka dengan pajak yang tidak proporsional,” katanya.
Riyono juga mengingatkan bahwa sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah penopang utama ekonomi desa. Jika beban mereka terus bertambah, dampaknya akan terasa pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga menghambat pemulihan ekonomi nasional. Padahal, desa adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegas Riyono.
Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pajak yang membebani masyarakat kecil dan menggantinya dengan program yang lebih mendukung kesejahteraan rakyat. “Pemerintah perlu menyadari bahwa kebijakan ini tidak selaras dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita,” pungkasnya.
Sebagai langkah solusi, Riyono mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif fiskal untuk kelompok petani, nelayan, dan peternak. Dengan demikian, sektor ini dapat berkembang lebih baik tanpa terbebani oleh pajak yang tidak seimbang (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar