Mahdalena Minta Pemerintah Perkuat Layanan Warga Terdampak Longsor
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

Anggota Komisi VIII F-PKB, Mahdalena
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat layanan kemanusiaan bagi ratusan warga yang terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia menilai kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas selama proses pencarian korban yang masih hilang terus berlangsung.
“Pemerintah harus memastikan posko aman dan layak bagi warga. Makanan, pakaian, dan air bersih tidak boleh kurang, termasuk kebutuhan khusus anak-anak dan perempuan,” ujar Mahdalena di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Hingga hari ketiga pascalongsor yang terjadi pada Ahad (16/11), 26 warga masih dinyatakan hilang. Sementara di lapangan, struktur tanah yang labil dan bunyi rekahan menjadi tantangan besar bagi tim SAR dalam melakukan pencarian.
Mahdalena juga meminta seluruh unsur pemerintah memperkuat koordinasi sehingga proses evakuasi dan penanganan warga berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa keselamatan tim SAR tetap harus dijaga di tengah kondisi medan yang berisiko.
Data Pos Komando Tanggap Darurat Kecamatan Pandanarum mencatat sebanyak 937 warga terdampak bencana. Dua warga meninggal, 48 rumah rusak berat, 134 rumah rusak ringan, serta ratusan meter jalan desa dan saluran air ikut tertimbun. Total kerugian ditaksir mencapai Rp31,123 miliar.
Mahdalena menekankan pentingnya penanganan psikososial bagi warga, khususnya anak-anak yang terdampak bencana. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma yang perlu dipulihkan.
“Warga yang selamat juga membutuhkan dukungan emosional. Pemerintah harus memastikan layanan psikososial hadir di setiap lokasi pengungsian,” katanya.
Ia kembali mengingatkan pentingnya langkah pencegahan bencana melalui pemetaan kawasan rawan longsor. Banjarnegara, menurutnya, merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang bencana serupa, sehingga mitigasi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Mitigasi harus diperkuat agar warga tidak lagi hidup dalam kecemasan menghadapi longsor yang berulang,” tutup Mahdalena (RED).
- Penulis: Redaksi

Saat ini belum ada komentar