Sahroni Sebut Aduan KDRT ke Damkar Ungkap Krisis Kepercayaan Publik

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peristiwa unik sekaligus memprihatinkan terjadi di Kota Bekasi: seorang ibu rumah tangga lebih memilih melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ke petugas pemadam kebakaran (damkar), alih-alih ke kantor polisi. Alasannya? Laporan ke kepolisian tak kunjung digubris.

Kisah ini viral dan langsung memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia menilai, peristiwa ini bukan semata tentang KDRT, tetapi gejala lebih besar: krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Ini menjadi alarm keras. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum akan mencari institusi alternatif yang dirasa lebih cepat dan peduli. Damkar, dalam hal ini, hadir sebagai simbol responsif, bukan semata penanganan api, tapi juga kemanusiaan,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

Sahroni mengingatkan, Kapolri sudah sangat tegas dalam memberikan instruksi: setiap laporan harus ditindaklanjuti, apalagi jika menyangkut keselamatan dan kekerasan domestik. Namun, kasus di Bekasi justru menunjukkan sebaliknya.

“Kalau polisi gagal merespons laporan masyarakat—apalagi kasus KDRT—yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa korban, tapi juga kredibilitas Polri,” tegasnya.

Anehnya, justru Damkar yang selama ini dikenal sebagai unit penyelamat bencana kebakaran, kini menjadi pelarian warga untuk meminta pertolongan. Sahroni menilai, ini menjadi pelajaran penting bagi aparat lainnya.

“Damkar hadir dengan cepat, empatik, dan tidak birokratis. Itu yang diinginkan masyarakat. Respons seperti inilah yang harus dicontoh oleh Polri,” kata politisi Partai NasDem ini.

Ia juga menyarankan agar institusi kepolisian membuka ruang refleksi dan reformasi layanan publik. “Daripada menilai kasus ini sebagai aib, lebih baik dijadikan titik balik untuk memperbaiki budaya kerja dan empati di tubuh kepolisian.”

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menunjukkan bahwa reformasi layanan publik—khususnya sektor keamanan dan keadilan—belum menyentuh akar permasalahan. Masih banyak warga yang merasa bahwa melapor ke polisi adalah jalan panjang, penuh birokrasi, dan tanpa hasil.

Ahmad Sahroni mendorong Polri untuk membangun ulang komunikasi berbasis empati dan membentuk unit-unit respons cepat yang menyatu dengan komunitas akar rumput.

“Masyarakat tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya ingin didengar dan dilindungi. Ketika itu tidak datang dari institusi yang seharusnya, maka yang terjadi adalah pencarian rasa aman di tempat yang tidak biasa,” tutup Sahroni (RED).