Menakar Nama Bursa Sekjen PBNU, Gugus Bicara Kontribusi dan Solusi

Jakarta — Setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Miftahul Achyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031, perhatian kini beralih pada penyusunan kepengurusan baru, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskito menilai posisi Sekjen menjadi salah satu jabatan strategis karena akan berperan penting dalam mengawal jalannya organisasi selama lima tahun ke depan.

Menurut Gugus, sejumlah nama mulai mengemuka dalam dinamika bursa Sekjen PBNU. Lima nama yang disebut mengerucut yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Nusron Wahid, Lukman Edy, Juri Ardiantoro, dan Lukman Hakim Saifuddin.

“Kelima nama ini memiliki modal yang berbeda. Ada yang kuat dari sisi kontribusi dalam dinamika Muktamar, ada pula yang memiliki pengalaman organisasi, jaringan politik, hingga potensi menjadi figur yang dapat diterima berbagai kelompok,” kata Gugus dalam keterangannya.

Ia mengatakan, perbedaan latar belakang tersebut membuat pemilihan Sekjen PBNU tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memiliki kontribusi terbesar dalam Muktamar, tetapi juga siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi setelah Muktamar.

Gus Ipul, Pengalaman dan Kontinuitas

Gugus menilai Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memiliki modal kuat dari sisi pengalaman organisasi. Selain pernah menjabat Sekjen PBNU, Gus Ipul saat ini merupakan Menteri Sosial RI dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Muktamar NU ke-35.

“Gus Ipul memiliki pengalaman panjang di NU dan pemerintahan. Posisi sebagai Ketua Panitia Muktamar juga memberikan modal tersendiri karena ia terlibat langsung dalam penyelenggaraan agenda besar tersebut,” ujarnya.

Menurut Gugus, pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk memastikan kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat tata kelola PBNU.

“Gus Ipul menawarkan pengalaman dan kontinuitas,” katanya.

Nusron Wahid, Jaringan dan Konsolidasi

Nama berikutnya adalah Nusron Wahid. Gugus menyebut Menteri ATR/BPN tersebut memiliki pengalaman organisasi yang panjang, antara lain sebagai mantan Ketua Umum PP GP Ansor dan mantan Ketua Umum PB PMII.

Nusron, lanjut Gugus, juga memiliki jaringan yang luas di lingkungan NU maupun pemerintahan.

“Modal Nusron adalah jaringan dan kemampuan konsolidasi. Pengalamannya di organisasi dan pemerintahan membuatnya memiliki jejaring yang cukup luas,” katanya.

Kedekatan dengan pemerintahan juga dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan apabila Nusron masuk dalam struktur kepengurusan PBNU periode mendatang.

Lukman Edy, Jejaring dan Kemampuan Menjembatani

Gugus juga menyebut Lukman Edy sebagai salah satu nama yang diperhitungkan.

Menurut dia, Lukman Edy memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Jejaringnya dengan berbagai kelompok, termasuk lingkungan keluarga Gus Dur, menjadi modal tersendiri.

“Lukman Edy memiliki pengalaman politik dan jejaring yang cukup luas. Modal tersebut bisa menjadi kekuatan untuk membangun komunikasi di antara berbagai kelompok,” ujar Gugus.

Ia menilai pengalaman tersebut membuat Lukman Edy berpotensi memainkan peran sebagai penghubung di tengah dinamika internal organisasi.

Juri Ardiantoro, Pengalaman Organisasi dan Pemerintahan

Nama Juri Ardiantoro juga masuk dalam radar. Gugus menyebut Juri memiliki pengalaman di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, serta pengalaman sebagai Ketua KPU RI dan pejabat di pemerintahan.

Menurut Gugus, kombinasi pengalaman tersebut menjadi modal penting apabila PBNU membutuhkan figur yang mampu membangun komunikasi antara organisasi dan pemerintah.

“Juri memiliki pengalaman di organisasi, kepemiluan, dan pemerintahan. Karena itu, dia berpotensi menjadi salah satu penghubung strategis antara PBNU dan pemerintah,” katanya.

Lukman Hakim Saifuddin, Figur yang Berpotensi Menjadi Titik Temu

Sementara itu, nama Lukman Hakim Saifuddin dinilai memiliki karakter yang berbeda dibanding kandidat lainnya.

Mantan Menteri Agama RI tersebut dinilai Gugus memiliki pengalaman panjang di NU dan pemerintahan serta dikenal dengan gagasan moderasi beragama.

“Lukman Hakim memiliki modal yang berbeda. Ia tidak terlalu terlihat dalam dinamika kontestasi Muktamar, tetapi justru kondisi itu dapat menjadi kelebihan jika formatur membutuhkan figur yang relatif bisa diterima berbagai kelompok,” ujar Gugus.

Ia menyebut Lukman Hakim juga memiliki jejaring lintas kelompok keagamaan dan pengalaman dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kalau yang dicari adalah figur yang bisa menjadi titik temu, menjaga keseimbangan, dan merajut kembali komunikasi antarkelompok, Lukman Hakim bisa menjadi salah satu opsi,” katanya.

Sekjen PBNU, Kontribusi atau Solusi?

Gugus menilai tim formatur PBNU kini menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Muktamar telah selesai, sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan organisasi dapat bekerja secara solid selama periode 2026–2031.

“Setelah Muktamar selesai, persoalannya bukan lagi siapa yang menang atau siapa yang paling berjasa. Yang lebih penting adalah bagaimana PBNU bisa bekerja dan berkonsolidasi selama lima tahun ke depan,” katanya.

Menurut Gugus, pemilihan Sekjen sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kontribusi dalam proses Muktamar, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi ke depan.

“Kalau ukurannya kontribusi, tentu ada beberapa nama yang memiliki modal kuat. Tetapi jika ukurannya adalah solusi, konsolidasi, kemampuan meredakan perbedaan, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak, maka pertimbangannya bisa berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sekjen PBNU memiliki posisi strategis dalam memastikan kepengurusan baru dapat bekerja efektif dan menjaga soliditas organisasi.

“NU setelah Muktamar tidak membutuhkan pertarungan baru. Yang dibutuhkan adalah konsolidasi dan persatuan. Karena itu, Sekjen yang dipilih idealnya bukan hanya mampu menjalankan organisasi, tetapi juga mampu menjadi pemersatu,” kata Gugus.

Gugus menilai keputusan akhir tetap berada di tangan tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan PBNU periode 2026–2031.

“Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah Sekjen dipilih karena kontribusi dalam Muktamar atau karena kebutuhan organisasi untuk menemukan solusi? Jawabannya akan ikut menentukan wajah PBNU dalam lima tahun mendatang,” pungkasnya.