Akademisi Soroti Dampak PSN di Papua Selatan, Minta Evaluasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Jakarta, editoria.co.id – Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi perhatian publik dalam sebuah diskusi dan pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Kampus Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Jakarta.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi, mahasiswa, dan aktivis menyoroti potensi dampak sosial dan lingkungan dari proyek pengembangan pangan dan energi yang tengah dijalankan pemerintah di wilayah Merauke, Papua Selatan.

Antropolog Lamtiur Tampubolon mengkritisi pelaksanaan PSN yang mencakup pengembangan perkebunan tebu sebagai bahan baku bioetanol dan kelapa sawit untuk biodiesel. Menurutnya, proyek tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menggantungkan kehidupan mereka pada tanah dan hutan.

Istimewa

Lamtiur menegaskan bahwa tanah bagi masyarakat Papua tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga makna budaya dan spiritual yang sangat penting.

“Bumi Papua sangat sakral dan merupakan ‘ibu’ bagi masyarakat di sana. Tanah menjadi tempat tinggal sekaligus sumber pemenuhan seluruh kebutuhan hidup mereka. Karena itu, pembangunan perkebunan skala besar tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat adat dan bukan merupakan kebutuhan mereka,” ujar Lamtiur dalam diskusi tersebut.

Berdasarkan pengalaman penelitiannya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Papua, Lamtiur menilai masyarakat adat semakin terpinggirkan akibat berbagai proyek pembangunan yang dinilai belum melibatkan mereka secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan serupa disampaikan Akademisi Unika Atma Jaya, Eko Widodo. Ia menyoroti berbagai persoalan ketidakadilan yang menurutnya masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua serta mempertanyakan arah pembangunan yang mendorong perluasan perkebunan energi melalui pembukaan kawasan hutan.

Menurut Eko, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar pada penguatan sistem transportasi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan dibandingkan memperluas pembukaan lahan untuk kebutuhan bahan bakar.

“Yang paling penting saat ini adalah terus menggaungkan semangat melayani sesama tanpa pamrih atau altruisme, seperti yang dilakukan para aktivis di Papua yang selama ini berjuang mempertahankan hak-hak masyarakat adat,” kata Eko.

Istimewa

Diskusi yang dipandu oleh Bona Sigalingging tersebut juga menghadirkan testimoni dari mahasiswa asal Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di daerah asal mereka.

Mereka menilai pembangunan di Papua seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan Merauke sebagai salah satu kawasan pengembangan pangan dan energi nasional. Program tersebut mencakup pengembangan perkebunan tebu dan kelapa sawit dalam skala besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Melalui forum diskusi tersebut, para akademisi, mahasiswa, dan aktivis berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN di Papua Selatan dengan tetap menempatkan perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.