Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Golkar Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

Golkar Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mengajak semua pihak menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik pasca-Pemilu 2024, termasuk soal polemik pertemuan sejumlah menteri kabinet dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Merespons kekhawatiran politikus PKS Mardani Ali Sera soal potensi munculnya ‘matahari kembar’, Adies menegaskan bahwa Indonesia secara konstitusional hanya memiliki satu kepala negara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

“Undang-undang dasar kita jelas. Sistem presidensial kita tidak mengenal dua pemimpin. Presiden kita satu, dan itu Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Menurut Adies, kegiatan silaturahmi atau halalbihalal antar pejabat negara dengan mantan presiden tidak semestinya dipolitisasi. Justru, ia menilai hubungan baik antar tokoh bangsa menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.

“Jangan diperdebatkan lagi. Menteri ke Pak Jokowi, ke Pak SBY, ke Ibu Mega, itu hal wajar. Ini bagian dari etika sosial dan budaya politik kita yang menjunjung silaturahmi,” ujarnya.

Adies mengingatkan bahwa stabilitas politik sangat penting dalam mendukung pemerintahan baru. Ia berharap seluruh elite politik bisa memberikan contoh suasana sejuk dan tidak menciptakan narasi yang menimbulkan polarisasi baru.

“Kita sudah masuk fase rekonsiliasi dan pembangunan. Saatnya semua pihak bahu-membahu mendukung pemerintahan terpilih,” tutupnya.

Pernyataan Adies ini sekaligus merespons isu yang sempat mencuat setelah beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, pasca-Lebaran (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat terbatas keempat yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 23 Juni 2025. Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    80 Ribu KopDes Siap Beroperasi, Prabowo Pasang Target!

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah bergerak cepat dalam merealisasikan janji penguatan ekonomi desa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Senin (23/6/2025), yang secara khusus membahas rencana pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih (KopDes) dalam skala nasional. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa dari target 80.133 koperasi desa dan kelurahan, seluruh struktur […]

  • Kompolnas

    Andi Syafrani Gugat Pansel Kompolnas dan Presiden di PTUN Jakarta

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi terdaftar hari ini dengan nomor 400/G/TF/2024/PTUN.Jkt. Gugatan ini diajukan oleh Andi Syafrani, peserta seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Gugatan ini ditujukan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Kompolnas yang diketuai oleh Prof. Hermawan Sulistyo serta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Andi, gugatan […]

  • Presiden AS, Donald Trump

    TikTok Resmi Jadi Milik Amerika, Nasib ByteDance Terjun Bebas

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani executive order yang memaksa ByteDance melepas kepemilikan TikTok ke investor AS. Dengan kesepakatan ini, TikTok resmi “dinationalisasi” Amerika dan dipastikan tetap bisa digunakan oleh 180 juta warganya. Dalam konferensi pers, Trump menegaskan kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri ancaman pelarangan aplikasi tersebut. “Ini akan […]

  • Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan

    Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang,DPR Minta Pemulihan Dipercepat

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    ACEH, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai Jumat (12/12/2025) hingga Kamis (25/12/2025). Kebijakan ini mendapat respons positif dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan, yang menilai kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan intensif. Menurut Irmawan, perpanjangan […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembukaan Ekspor Pasir Laut

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun menimbulkan kontroversi. Langkah ini diatur dalam Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Namun, banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda kebijakan […]

  • Menteri HAM, Natalius Pigai

    Menteri HAM Usul Halaman DPR Jadi Pusat Demo Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar gedung-gedung perkantoran yang memiliki halaman luas, termasuk DPR RI di Senayan, Jakarta, dijadikan pusat demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tujuannya agar aksi unjuk rasa tidak lagi mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya. “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi […]

expand_less