Pemerintah Siapkan Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Skema WFH Diperpanjang Dua Bulan
- account_circle DDY
- calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
- visibility 48
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi WFH. (Foto: Maukuliahblog)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, editoria.co.id – Pemerintah mulai menyusun langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah perubahan situasi global. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah perpanjangan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pasca dinamika geopolitik global yang sebelumnya memberi tekanan terhadap perekonomian dunia.
Menurut Airlangga, pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi dunia usaha dan tenaga kerja terhadap kondisi ekonomi terkini.
“WFH akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga sedang menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendukung pertumbuhan pada kuartal II 2026. Berbagai insentif tersebut diarahkan guna menjaga konsumsi masyarakat dan meningkatkan aktivitas sektor usaha.
Airlangga menilai langkah antisipatif diperlukan agar pemulihan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung meski konflik internasional yang sempat memengaruhi pasar dunia mulai mereda.
Pemerintah, lanjutnya, sedang memfinalisasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun hingga kini belum ada rincian resmi mengenai bentuk insentif maupun sektor prioritas yang akan menerima dukungan tersebut.
“Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa insentif agar pergerakan ekonomi pada kuartal kedua tetap terjaga,” ujarnya.
Rencana perpanjangan WFH diperkirakan akan berdampak pada pola operasional perusahaan di sejumlah sektor, terutama sektor jasa dan perkantoran yang sebelumnya telah menerapkan sistem kerja fleksibel.
Di sisi lain, pelaku usaha menunggu kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk aturan pelaksanaan dan insentif pendukung yang dijanjikan pemerintah.
- Penulis: DDY
Saat ini belum ada komentar