Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » BMKG Deteksi Bibit Siklon, DPR Minta Waspada

BMKG Deteksi Bibit Siklon, DPR Minta Waspada

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan dini dari BMKG.

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata Huda, Sabtu (13/12/2025).

Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini dinilai harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat pesisir.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang berpotensi memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.

Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis tersebut juga berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Huda mengingatkan bahwa kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.

“Potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat di wilayah rawan harus mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi korban seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Early warning berbasis kearifan daerah sangat penting, bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, warga bisa segera mengungsi saat bencana mengancam,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana serta memastikan kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, dan BPBD di daerah.

“Kami berharap tidak ada kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan,” pungkas Huda (RED)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretariat YLBHI

    YLBHI: Masuknya Jokowi dalam Daftar Nominasi OCCRP adalah Preseden Buruk Demokrasi Indonesia

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar nominasi tokoh yang dinilai berkontribusi besar memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi sepanjang 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Meskipun penghargaan “Person of the Year 2024” jatuh kepada mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, YLBHI menilai nominasi tersebut sebagai sinyal buruk bagi situasi […]

  • Rocky Gerung

    Rocky Gerung: Munaslub Kadin Hanya Rekayasa untuk Lengserkan Arsjad

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung, angkat suara terkait polemik yang terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia. Ia menilai, Munaslub Kadin Indonesia yang baru-baru ini digelar merupakan hasil rekayasa kelompok tertentu untuk melengserkan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid. Rocky menyebut tidak ada kesalahan signifikan yang dilakukan oleh Arsjad selama masa […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan.

    Daniel Johan PKB Desak Investigasi Total Atas Terbitnya Izin Tambang di Raja Ampat

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak investigasi total atas terbitnya izin tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai, pemberian izin tersebut bukan sekadar kesalahan prosedural, tapi indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan yang merusak salah satu ekosistem paling berharga di dunia. Daniel mengapresiasi langkah pemerintah yang […]

  • Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya

    Survei Charta : Persaingan Memanas, Pramono-Rano Naik Pesat

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Survei terbaru dari Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono masih berada di posisi teratas dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, dinamika persaingan semakin ketat dengan lonjakan elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno, yang mencatatkan tren kenaikan signifikan. Pasangan RK-Suswono saat ini unggul dengan perolehan 48,3 persen suara. Meskipun masih memimpin, Yunarto […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko

    Singgih Januratmoko Usul Hapus Inpassing Guru Madrasah

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar pemerintah menghapus program inpassing bagi guru madrasah dan menggantinya dengan mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbasis sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut Singgih, sistem inpassing yang berjalan saat ini justru menambah kerumitan administratif dan memperlambat proses […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat memimpin Sidang Paripurna Terakhir MPR RI Periode 2019-2024. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    MPR Sahkan Perubahan Tata Tertib, Bentuk Mahkamah Kehormatan Baru

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 mengesahkan Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan yang bersifat ad hoc, yang akan bertugas menangani pengaduan pelanggaran kode etik oleh anggota MPR. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas lembaga MPR dalam menjalankan […]

expand_less