Aceh Terisolasi Parah, HRD Minta Rute Laut Dibuka
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 1 Des 2025
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD), menegaskan bahwa Aceh kini menghadapi situasi krisis akibat banjir dan longsor yang memutus akses utama antarwilayah. Ia menilai Pemerintah Aceh perlu segera mengubah strategi penanganan dengan memanfaatkan jalur laut sebagai backbone mobilitas warga dan logistik.
HRD menyoroti kondisi sejumlah daerah yang terisolasi total, bahkan warga terpaksa menggunakan boat kecil untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kegentingan yang harus segera dijawab pemerintah daerah.
“Jalur darat banyak yang terputus. Ini bukan situasi biasa. Pemerintah Aceh harus bergerak cepat menyiapkan rute alternatif yang aman,” kata HRD.
HRD meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengoperasikan Kapal Aceh Hebat untuk melayani rute Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Belawan. Ia menyebut jalur tersebut dapat menjadi penopang distribusi logistik, terutama truk sembako yang kini tertahan di Medan dan Banda Aceh.
“Stok sembako mulai menipis dan harga naik. Jalur laut memang lebih lama, tapi memberikan kepastian akses,” ujarnya.
Ia juga meminta TNI–Polri dilibatkan secara masif untuk membangun jembatan bailey di titik-titik yang memutus konektivitas. Tanpa intervensi darurat, dikhawatirkan isolasi wilayah akan semakin meluas.
Berdasarkan laporan relawan, HRD menyebut tingkat kerusakan di Aceh, Sumut, dan Sumbar saat ini disebut melebihi cakupan kerusakan era tsunami 2004. Perbedaannya, kata HRD, kini lebih banyak wilayah terdampak, sementara akses darat terputus dan pemulihan energi lebih lambat.
“Dulu saat tsunami, masih ada jalur darat ke Medan. Sekarang banyak wilayah lumpuh total,” ucap HRD.
Ia meminta Gubernur Aceh segera berkomunikasi dengan Gubernur Sumut dan Sumbar untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional agar penanganan lebih terkoordinasi dan sumber daya dapat dimobilisasi secara maksimal.
“Ini bukan bencana satu daerah. Ini krisis besar. Pemerintah Aceh harus mengambil kebijakan strategis, bukan sekadar kunjungan simbolis,” tutupnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar