Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » KPK Dalami Peran La Nyalla di Kasus Hibah Jatim

KPK Dalami Peran La Nyalla di Kasus Hibah Jatim

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri peran anggota DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019–2022.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut La Nyalla didalami terkait posisinya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Menurut Asep, penyidik tengah mengurai keterkaitan program KONI dengan aliran dana hibah yang berasal dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim.

“Jadi ada dana hibah yang dititipkan di beberapa SKPD. Termasuk di dalamnya KONI Jatim, sehingga kami perlu memanggil pejabat-pejabat terkait untuk mengonfirmasi penerimaan Pokir tersebut,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

KPK juga menelusuri pertemuan-pertemuan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Timur untuk memastikan pola pembagian dana hibah Pokir. Dugaan keterlibatan KONI Jatim menjadi salah satu pintu masuk penyidik dalam mengusut kasus ini.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. Empat di antaranya sudah ditahan sejak 2 Oktober 2025, yakni Hasanuddin (Anggota DPRD Jatim/pihak swasta Gresik), Jodi Pradana Putra (swasta Blitar), Sukar (mantan kepala desa Tulungagung), dan Wawan Kristiawan (swasta Tulungagung).

Sementara itu, La Nyalla belum ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK memastikan akan terus mendalami informasi terkait perannya dalam alur dana hibah Jatim (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komite Penyelamatan Darurat Medis (MER-C) menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/10/2024). Sumber foto : ANTARA.

    RS Gaza Lumpuh Total! MER-C: Ini Lukai Indonesia!

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Situasi kemanusiaan di Gaza kian memburuk. MER-C Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas lumpuhnya seluruh layanan rumah sakit di Gaza Utara per 30 Mei 2025 akibat agresi militer Israel yang tiada henti. Penjajahan brutal ini bahkan merusak Rumah Sakit Indonesia dan wisma relawan dr. Joserizal Jurnalis, simbol solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina. Dalam […]

  • Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, saat mendampingi Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam peninjauan program Cek Kesehatan Gratis di SDN Jati 3 Pulo Asem, Rabu (7/5/2025).

    Menkes: Gaji Rp15 Juta Cerminan Sehat dan Pintar

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung jadi sorotan publik. Ia menyebut bahwa orang yang bergaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibanding mereka yang bergaji lebih rendah. Pernyataan itu disampaikan Menkes Budi dalam acara diskusi “Double Check” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5). […]

  • Ketua Umum DPP Partai Gokar, Bahlil Lahadalia, saat menjadi keynote speech pada diskusi bertajuk "Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia", yang digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Kursi Golkar Tak Naik di 2029, Bahlil Siap Mundur!

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan secara tegas kesiapannya untuk mundur dari jabatan jika partainya gagal menaikkan jumlah kursi pada Pemilu 2029. Hal ini disampaikannya dalam acara konsolidasi partai di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (20/5). Menurut Bahlil, keberhasilan kepengurusan partai akan dilihat dari hasil konkret, terutama dalam pencapaian kursi legislatif. […]

  • Ahmad Heryawan

    Estafet Kepemimpinan Netty ke Aher Tegaskan Dinamika PKS

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penetapan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggantikan sang istri, Netty Prasetiyani Heryawan, bukan sekadar rotasi biasa. Di balik pergantian ini, tersirat dinamika internal Fraksi PKS yang mengedepankan kesinambungan, kaderisasi, dan penugasan strategis dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Pergantian tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan […]

  • Rupiah Menguat, Global Bond Terbit dan Kredibilitas Diuji

    Rupiah Menguat, Global Bond Terbit dan Kredibilitas Diuji

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna (Institute of Economic & Political Resources) Dalam beberapa waktu terakhir, tiga perkembangan ekonomi Indonesia muncul hampir bersamaan dan menyita perhatian publik, yaitu; penguatan rupiah, penerbitan global bond oleh Danantara dengan yield sekitar 5,35%–5,95% dan perdebatan mengenai kredibilitas data pertumbuhan ekonomi. Sekilas, ketiganya tampak berdiri sendiri. Namun jika dibaca dalam satu […]

  • Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, saat jadi pemateri Basic Training HMI di Graha Yakusa Malang.

    Ketum PPI : Wacana Polri di Bawah Kemendagri itu Langkah Mundur

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menilai wacana pengembalian Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah mundur yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, reformasi 1998 telah membangun fondasi penting bagi netralitas Polri yang harus dijaga. “Wacana Polri di bawah Kemendagri itu langkah […]

expand_less