Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PB HMI MPO Dorong Penghapusan Pajak untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah

PB HMI MPO Dorong Penghapusan Pajak untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) kembali menggaungkan agenda reformasi nasional dengan menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi masyarakat kecil. Salah satu usulan utama yang mencuri perhatian adalah penghapusan pajak penghasilan bagi rakyat dengan pendapatan di bawah Rp10 juta per bulan.

Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam, menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak boleh hanya menjadi jargon pembangunan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang meringankan beban masyarakat. “Penghapusan pajak bagi kelas menengah ke bawah adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama di tengah beban ekonomi yang kian menekan,” katanya.

Selain isu pajak, PB HMI MPO juga mendorong agenda strategis lain seperti perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu vonis, serta pembenahan internal institusi kepolisian yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Handy menambahkan, keberanian mahasiswa menyuarakan gagasan ini merupakan kelanjutan dari semangat reformasi yang harus terus dijaga. “HMI tidak hanya hadir sebagai saksi sejarah reformasi, tetapi juga pelopor lahirnya ide-ide segar untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya.

PB HMI MPO juga mendesak Presiden RI untuk segera membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar dalam kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Menurut mereka, kejelasan kasus tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang melemahkan kepercayaan publik.

Dengan agenda reformasi yang diperluas ini, PB HMI MPO berharap pemerintah mampu mendengar dan menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai pijakan dalam memperbaiki arah kebijakan nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Logika Formal Bertemu Sutra Hati

    Ketika Logika Formal Bertemu Sutra Hati

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Oleh: Agustian Hutriady Jakarta – Saya pernah membaca kalimat “kosong adalah isi, isi adalah kosong” dan langsung mengernyitkan dahi. Bukan karena terkesan, tapi karena terganggu. Dalam logika formal, kalimat itu terasa seperti kesalahan mendasar: kosong adalah kosong itu sendiri, isi adalah isi itu sendiri. Menyamakan dua hal yang justru didefinisikan sebagai lawan satu sama lain […]

  • Fraksi Partai Golkar DPR RI, M.Sarmuji.

    Fraksi Golkar Siap Evaluasi Tunjangan DPR Demi Transparansi Publik

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan kesiapannya jika tunjangan-tunjangan anggota DPR dievaluasi maupun direvisi sebagai bagian dari upaya transparansi publik. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (29/8), menanggapi wacana penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Sarmuji menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan tunjangan perumahan bulanan sejak Oktober 2025. […]

  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayanti

    Esti Desak Regulasi Anti-Bullying Diperkuat dalam RUU Sisdiknas

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mendesak pemerintah memperkuat regulasi anti-bullying dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah itu dinilai mendesak mengingat kasus perundungan di sekolah semakin marak dan membutuhkan mekanisme penanganan yang lebih tegas serta terukur. Esti menegaskan bahwa penguatan regulasi tidak hanya cukup dalam bentuk […]

  • Anindya Bakrie

    Terpilih Lewat Munaslub Ilegal, Anindya Bakrie Dikritik

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemilihan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Sabtu (14/9) menuai kontroversi. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan Munaslub tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, […]

  • Keterangan foto : Abu Sofyan Divisi Teknis Penyelengara, Sudaedi Ketua KPU Bondowoso

    KPU Bondowoso: Paslon Dilarang Terima Sumbangan Kampanye Melebihi Batas

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menekankan pentingnya kepatuhan pasangan calon (paslon) terhadap batasan sumbangan dana kampanye dalam Pilkada 2024. Meski tidak ada batasan maksimal dana kampanye yang boleh diterima secara keseluruhan, namun terdapat aturan ketat mengenai besaran sumbangan yang boleh diterima dari perseorangan dan badan hukum swasta. “Sesuai PKPU Nomor 14 […]

  • Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistem pemilu nasional dan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurut Eddy, keputusan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu—dengan jeda minimal dua tahun—tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengubah secara […]

expand_less