RAPBN 2026 Disepakati, Viva Yoga Janji Eksekusi Program Prioritas
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penetapan pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk mitra kerja Komisi V DPR RI akhirnya mendapat restu bulat dari seluruh fraksi. Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kementerian Transmigrasi, dengan pagu sebesar Rp1,9 triliun lebih.
Rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9), dihadiri 35 anggota DPR lintas fraksi serta menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dari sejumlah kementerian mitra. Di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, BMKG, hingga Basarnas.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan keputusan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan parlemen terhadap program pembangunan di daerah.
“Disepakati besaran pagu masing-masing kementerian dan badan. Untuk Kementerian Transmigrasi mendapat Rp1.902.040.784. Semua fraksi setuju tanpa terkecuali,” ujar Viva Yoga.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR karena proses pembahasan berjalan lancar. Anggaran itu, katanya, akan dialokasikan untuk merealisasikan program unggulan transmigrasi yang dikenal dengan 5T: Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Gotong Royong, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
Komisi V menekankan agar seluruh mitra kerja segera menyerahkan bahan tertulis terkait rincian belanja dan kegiatan maksimal 30 hari setelah UU APBN 2026 diketok. Hal ini dianggap penting untuk memastikan transparansi serta pengawasan publik.
Lebih lanjut, Viva Yoga menekankan bahwa program transmigrasi tidak semata memindahkan penduduk, tetapi juga memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah tujuan. Ia menyebut infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi masih menjadi persoalan mendasar yang harus segera dijawab.
“Pemerintah sebagai eksekutor akan mengeksekusi program sesuai pagu yang ada. Kami berharap anggaran ini bisa menjawab suara rakyat, khususnya terkait infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi,” tambahnya.
Dengan keputusan ini, jalan bagi Kementerian Transmigrasi mengeksekusi program 2026 terbuka lebar. Publik kini menanti, apakah Rp1,9 triliun tersebut benar-benar mampu mengatasi problem klasik di daerah transmigrasi sekaligus mewujudkan janji pemerataan pembangunan (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar