Kependudukan Bukan Sekadar Angka, Tapi Soal Kesejahteraan Nyata
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
- visibility 14
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, dalam acara Talk Show & StandUp Comedy DPP Partai Golkar bertajuk Membangun Sumberdaya Manusia Dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Kamis, (15/5/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyoroti pentingnya melihat isu kependudukan secara lebih substansial, bukan sekadar statistik. Hal ini ia sampaikan dalam Talk Show & Stand-Up Comedy yang digelar DPP Partai Golkar bertajuk Membangun Sumberdaya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurut Wihaji, angka-angka dalam urusan kependudukan tidak boleh dimaknai secara kering. Di balik setiap data kependudukan, ada realita kesejahteraan yang harus dijawab oleh negara.
“Biasanya kalau bahas Golkar, identik dengan angka. Tapi hari ini kita bicara soal angka yang punya nyawa. Ini soal keluarga, soal kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki tugas unik, yakni menghubungkan berbagai sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Misalnya, isu pernikahan dini yang tidak hanya menyangkut Kementerian Agama, tetapi juga Kesehatan, PUPR, hingga Perumahan Rakyat.
“Kalau pernikahan dini terjadi di daerah yang air bersihnya tak ada, siapa yang tangani? Itu bukan cuma urusan agama atau kesehatan. Di situlah kementerian kami hadir untuk menghubungkan,” jelasnya.
Wihaji juga mengungkap bahwa kementeriannya ikut berperan penting dalam pengumpulan dan sinkronisasi data keluarga nasional. Data ini menjadi kunci untuk memahami peta kemiskinan dan memetakan intervensi kebijakan yang efektif.
“Pendataan keluarga itu bukan sekadar formalitas. Ini bagian dari peta jalan menuju pengentasan kemiskinan yang konkret,” ujarnya.
Lebih jauh, Wihaji mengajak seluruh elemen partai politik untuk tidak hanya melihat kekuasaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat memperjuangkan nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945, khususnya soal memajukan kesejahteraan umum.
“Jangan cuma bicara soal jabatan. Partai politik harus menghidupkan nilai. Ini tentang amanah konstitusi: membangun kesejahteraan umum, bukan hanya soal kursi,” tegasnya.
Acara ini sendiri menghadirkan nuansa segar lewat kombinasi diskusi serius dan sesi stand-up comedy, dengan harapan memperluas jangkauan pesan kebijakan kepada publik, khususnya generasi muda. Wihaji menyebut pendekatan ini kreatif dan patut diapresiasi sebagai cara baru menyampaikan gagasan strategis bangsa.
“Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi pemerintah. Ini kerja kolektif, dan partai politik punya peran sangat penting di dalamnya,” pungkasnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar