KAHMI Bela Hak Demokrasi, Desak Hentikan Kekerasan Aparat
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
Koordinator Presidium MN KAHMI, M.Rifqinizamy Karsayudha
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyuarakan keprihatinan mendalam atas meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi di Jakarta. KAHMI menilai tragedi tersebut menjadi tamparan keras bagi bangsa karena mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak rakyat dalam berdemokrasi.
Koordinator Presidium MN KAHMI, Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan bukti nyata bahwa aparat negara masih mengedepankan pendekatan represif ketimbang dialog. “Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Aparat seharusnya melindungi, bukan menindas,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Jumat (29/8/2025).
KAHMI mendesak pemerintah membentuk investigasi independen, transparan, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus Afan. Mereka menegaskan tidak boleh ada kekebalan hukum, baik bagi pelaku lapangan maupun pihak yang memberi perintah.
“Negara tidak boleh abai. Keadilan harus ditegakkan agar kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum tidak semakin runtuh,” ujar Rifqinizamy.
Dalam sikapnya, KAHMI mengecam keras pola represif aparat dalam menangani aksi mahasiswa dan masyarakat sipil. Menurut mereka, penggunaan kekerasan justru memperlebar jarak antara rakyat dengan negara.
“Kekerasan hanya melahirkan dendam sosial dan memperdalam luka kebangsaan. Negara harus hadir dengan cara persuasif, dialogis, dan beradab,” tegas KAHMI.
KAHMI juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam kehidupan berbangsa.
“Demokrasi kita harus dijaga bersama. Jangan sampai tragedi Afan menjadi preseden buruk bagi masa depan kebebasan sipil,” kata Rifqinizamy.
Menutup pernyataannya, KAHMI menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah konstitusional yang solutif. Mereka berharap Prabowo mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan memastikan penegakan hukum yang adil.
“Bangsa ini butuh pemimpin yang hadir saat rakyat terluka. Kami percaya Presiden Prabowo mampu menjawab tantangan itu,” tandas KAHMI (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar