Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPW PPP Kepri Resmi Cabut Dukungan, Plt Ketum Terancam!

DPW PPP Kepri Resmi Cabut Dukungan, Plt Ketum Terancam!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPINANG, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara tegas menarik dukungan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP dan menolak hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang baru-baru ini digelar.

Sikap ini diumumkan langsung dalam pernyataan resmi yang disampaikan jajaran pengurus DPW PPP Kepri pada Minggu (23/6/2025). Mereka menilai proses Muswilub yang berlangsung tidak sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dan sarat kepentingan elit tertentu.

“Kami menyatakan menarik dukungan kepada Plt Ketum PPP dan menolak hasil Muswilub yang cacat prosedural dan jauh dari semangat keterbukaan,” ujar salah satu pengurus senior DPW PPP Kepri dalam konferensi pers di Tanjungpinang.

Menurut mereka, Muswilub seharusnya menjadi ruang konsolidasi menyeluruh, bukan ajang kooptasi kekuasaan. Selain itu, DPW Kepri menuntut agar DPP PPP segera menggelar forum evaluasi nasional dengan melibatkan seluruh elemen partai secara adil.

Sikap politik ini dinilai dapat memicu gelombang penolakan serupa dari wilayah lain, mengingat dinamika internal PPP tengah memasuki fase krusial menjelang persiapan Pemilu 2029.

DPW PPP Kepri menegaskan bahwa mereka tetap loyal terhadap cita-cita dan nilai perjuangan partai, namun tidak akan tinggal diam jika proses demokrasi internal dilecehkan.

“Kami tidak ingin PPP terpecah karena segelintir elit yang memaksakan kehendak. Ini soal menjaga marwah partai,” tegas mereka (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid

    Nurdin Halid Desak Pertamina Ungkap Hasil Uji Pertalite

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendesak Pertamina untuk segera mengumumkan hasil uji laboratorium Pertalite secara terbuka kepada publik menyusul maraknya keluhan motor brebet massal di berbagai daerah Jawa Timur. Fenomena ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas bahan bakar bersubsidi dan pengawasan distribusi BBM nasional. Sejak pekan lalu, pengendara di […]

  • Robert F. Kennedy Jr. menghadiri acara kampanye untuk calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump di Milwaukee, Wisconsin, AS, 1 November 2024. REUTERS/Joel Angel Juarez

    Rencana RFK Jr. Mengubah Sistem Pangan dan Obat AS

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Robert F. Kennedy Jr., seorang aktivis lingkungan dan penentang vaksin, dipilih oleh Presiden terpilih Donald Trump untuk memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), lembaga kesehatan tertinggi di Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, Kennedy telah menyampaikan berbagai pandangannya tentang sistem pangan dan obat-obatan AS melalui editorial, cuitan, dan wawancara, terutama terkait […]

  • Tangkapan layar saat Mahfud MD dalam sebuah acara diskusi di podcast Forum Keadilan TV

    Mahfud MD: Jokowi dan Gibran Mungkin Diadili, Indonesia Butuh Pembelajaran Demokrasi Baru

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam diskusi di salah satu podcast, Mahfud MD kembali menyampaikan pandangannya terkait proses transisi kepemimpinan di Indonesia dan kemungkinan mantan pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, diadili pasca-jabatan mereka. Menurut Mahfud, kekhawatiran bahwa proses transisi kekuasaan akan terganggu sempat muncul sebelum tanggal 20 Agustus 2024. […]

  • BPJPH dan BPOM saat merilis produk bersertikasi halal tapi mengandung unsur Porcine (Babi).

    Skandal Label Halal: 7 Produk Bersertifikat Tercemar Babi

    • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepercayaan publik terhadap label halal tengah terguncang. Dalam hasil investigasi bersama yang dirilis Senin (21/4/2025), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan mencengangkan: sembilan produk makanan olahan yang beredar di pasaran Indonesia mengandung unsur babi (porcine), tujuh di antaranya justru mengantongi sertifikat halal. Pengujian […]

  • Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis.

    Jurnalis Dituduh Anarko, SINDIKASI Desak Reformasi Polisi

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengecam keras tindakan kekerasan terhadap Y, jurnalis progreSIP, yang terjadi saat meliput aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu (1/5/2025). Peristiwa terjadi sekitar pukul 17.20 WIB ketika aparat mulai memukul mundur massa aksi. Di tengah […]

  • Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2027

    Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2027

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta – Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Seluruh fraksi partai politik di DPR menyatakan persetujuan terhadap […]

expand_less