Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Beras di Bulog : Impor atau Hasil Petani Indonesia ?

Beras di Bulog : Impor atau Hasil Petani Indonesia ?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Henriono*

Pertanian Indonesia selalu mengalami pasang surut dalam produksi hasil panen gabah yang dikonversi menjadi beras. Sehingga hampir setiap tahun pemerintah membuat kebijakan impor beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada tahun 2022 – 2024 sebagai berikut: Tahun 2022, hasil panen 31,54 juta ton Beras. Sementara Tahun 2023, hasil panen 31,10 juta ton Beras. Untuk tahun 2024, hasil panen 30,62 juta ton Beras.

Berdasarkan data BPS tersebut, impor beras Indonesia sebanyak 429 ribu ton tahun 2022 dan meningkat drastis sebanyak 3,06 juta ton tahun 2023 dengan perkiraan anggaran mencapai 24,48 Triliun – 29,07 Triliun pada tahun 2023. Serta mencapai 4,52 juta ton dengan perkiraan anggaran mencapai 36,16 Triliun – 42,94 Triliun pada tahun 2024 dimana peningkatan tersebut yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Selama dua tahun, total impor beras Indonesia mencapai 7,58 juta ton dengan perkiraan anggaran 60,64 Triliun – 72,01 triliun dengan rasio 8.000-9.500 per-kilogram. Hal ini terjadi karena dua faktor besar.

Pertama, Fenomena El Nino dan La Nina yang melanda dunia termasuk Indonesia ikut merasakan dampaknya. Kedua, faktor politik dimana setahun menjelang Pemilu akan terjadi peningkatan impor beras. Seperti impor beras Indonesia mencapai 2,25 juta ton pada tahun 2018 dan 3,06 juta ton Pada tahun 2023.

Pada tahun 2022, impor beras Indonesia mencapai 429 ribu ton, dan terus mengalami penambahan volume karena produksi beras mengalami penurunan sebanyak 440 ribu ton dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kejadian ini adalah efek fenomena El-Nino yang mengakibatkan kekeringan lahan di berbagai wilayah di Indonesia Sehingga membutuhkan tambahan impor beras sebanyak 429 ribu + 440 ribu ton = 869 ribu ton pada tahun 2023.

Akan tetapi, Impor beras Indonesia justru mencapai 3,06 juta ton. Berdasarkan uraian data BPS, terdapat potensi sisa beras impor sebanyak 3,06 Juta – 869 = 2,19 juta ton di Bulog pada akhir Tahun 2023.

Pada tahun 2024, fenomena La Nina dengan curah hujan sangat tinggi dan terjadi banjir di banyak daerah yang berdampak pada produksi beras kembali mengalami penurunan sebanyak 480 ribu ton sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, Indonesia membutuhkan impor beras sebanyak 429 ribu + 440 ribu + 480 ribu = 1,349 juta ton pada tahun 2024.

Tapi kenyataannya, malah impor beras mencapai 4,52 ton pada tahun 2024. dimana potensi sisa beras impor sebanyak 4,52 juta ton – 1,35 juta ton = 3,17 juta ton di Bulog pada akhir tahun 2024.

Jadi, Potensi sisa beras impor Indonesia dapat mencapai  antara 3,17 juta ton – 5,36 Juta ton di Bulog pada awal tahun 2025. Hal ini patut dicermati secara mendalam dan objektif, karena kurangnya keterangan yang jelas tentang penggunaan totalitas beras impor Indonesia pada tahun 2023 dan 2024.

Dimana didalamnya terkait penggunaan uang negara , bukan 500 juta atau 5 Milyar, melainkan puluhan triliun. Hal ini penting dijadikan pengalaman agar dalam membuat kebijakan memiliki indikator yang jelas sehingga program yang dibuat terukur dan tepat sasaran.

Tapi disisi lain, hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan lamanya, terjadi perubahan yang signifikan dari impor beras yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia menjadi produsen beras sejak Indonesia merdeka.

Hal ini berdasarkan penyampaian Menteri Pertanian RI, dan Kepala Badan Pangan Nasional, serta Wakil Menteri Pertanian RI bahwa Produksi beras Indonesia mengalami surplus lebih 3 juta ton, bahkan ditegaskan telah mencapai 3,7 juta ton pada bulan Mei 2025. j

Jika pernyataan tersebut benar, maka capaian itu melampaui swasembada pangan 3 juta Ton pada era Jendral Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang ke – 2. Ironisnya, Presiden RI memberikan ruang untuk ekspor beras karena berpandangan Indonesia sudah swasembada beras berdasarkan Informasi yang diterimanya.

Akan tetapi, Menteri Pertanian RI dan Kepala Badan Pangan Nasional terkesan menolak secara tidak langsung dengan alasan butuh produksi yang lebih banyak agar dapat memastikan cadangan beras. Padahal, yakin bahwa produksi beras Indonesia tertinggi semenjak Indonesia merdeka.

Beda halnya dengan Wakil Menteri Pertanian RI. Agak berbeda tapi terkesan sangat hati hati. Hal ini dapat disadari dengan memberikan ruang potensi eskpor 2000 ton beras ke Malaysia. Perbedaan yang mencolok dengan Impor Beras 4,52 juta ton. Tidak hanya itu, penyaluran beras bantuan Sosial (BANSOS) 10 kilogram pun terkesan ditahan tahan Sejak awal tahun 2025 sampai sekarang. Ada apa sebenarnya dengan beras di Bulog ?

Dari dinamika impor beras Indonesia dan produksi beras Petani Indonesia, mengantarkan kita pada perenungan yang mendalam bahwa ada dua kemungkinan tentang beras yang ada di Bulog saat ini.

Pertama, Beras di Bulog adalah hasil Panen petani Indonesia. Kedua, Beras di Bulog adalah sisa beras impor akhir tahun 2023 dan akhir tahun 2024.

Olehnya itu, mari kita doakan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta petunjuk kepada Bapak Presiden RI, H. Brabowo Subianto beserta kabinetnya agar dapat membuat kebijakan dengan program yang tepat, demi loncatan kemajuan Merah Putih. Yakni peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan Rakyat Indonesia.

*Penulis adalah Presiden Generasi Intelektual Indonesia – GIe)

 

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPW PPP Jatim, Hj.Mundjidah Wahab

    Tolak SK Menkum, PPP Jatim Tegaskan Komitmen Jaga Marwah Partai

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menegaskan komitmen untuk menjaga marwah partai di tengah polemik dualisme kepemimpinan. Mereka menolak Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muhammad Mardiono. Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menilai keputusan itu diambil tergesa-gesa tanpa memperhatikan fakta forum Muktamar […]

  • Pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah dalam acara "Pembagian paket " bagi warga kurang mampu.

    Hetifah: Pengajian Al-Hidayah Terpanggil untuk Bantu Korban Banjir Bekasi

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    BEKASI, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah, Hetifah, menegaskan bahwa aksi sosial yang dilakukan organisasinya merupakan wujud kepedulian terhadap para korban banjir di Bekasi. Melalui program “Pengajian Al-Hidayah Peduli,” bantuan berupa uang tunai, sembako, dan nasi kotak untuk berbuka puasa disalurkan kepada masyarakat terdampak. “Dilaksanakannya kegiatan Pengajian Al-Hidayah Peduli merupakan keterpanggilan […]

  • Pembina BAKUMHAM ALPEKSI, Dr.David Khan, SH.MH.

    Bakumham ALPEKSI Siapkan Bantuan Hukum Gratis dan Pelatihan Paralegal

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bakumham Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (ALPEKSI) sebuah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Dr. David Khan, SH, MH, Pembina Bakumham Alpeksi, di Jakarta pada Kamis (16/1/2025)/ Ia  menegaskan bahwa organisasi ini akan mengikuti ketentuan yang tertuang […]

  • Dialog Pemuda DPP KNPI

    Pemuda Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu Nasional

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk mendorong evaluasi komprehensif terhadap sistem pemilu di Indonesia. Hal ini muncul dalam Dialog Pemuda bertajuk “Perspektif Pemuda Pasca Putusan 135 MK” yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Diskusi menghadirkan […]

  • Wakil Ketua DPP PPP, Rusli Effendi.

    PPP Kian Riuh, Ketum dan Sekjen Pecah Kongsi?

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas jelang Muktamar 2025. Setelah kemunculan delapan nama calon ketua umum, tensi politik internal kian meninggi. Tak hanya dari kalangan internal, sejumlah tokoh luar partai juga mulai digadang-gadang. Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyebut ada lebih dari 20 DPW yang mendorong pergantian ketua umum. Klaim tersebut disampaikannya […]

  • Rumah Jabatan Anggota DPR RI

    Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024. “Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas […]

expand_less