Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pengajian Al-Hidayah Dorong Kebijakan Pendidikan Ramah Perempuan dan Inklusif

Pengajian Al-Hidayah Dorong Kebijakan Pendidikan Ramah Perempuan dan Inklusif

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, DPP Pengajian Al-Hidayah menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk menggelar Workshop Pendidikan bertema “Pendidikan untuk Semua: Peran Perempuan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” di Jakarta, Minggu (4/5). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi gagasan tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada perempuan, keluarga, dan kelompok rentan.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menggarisbawahi urgensi kebijakan pendidikan yang sensitif gender. Ia menekankan bahwa perempuan tak hanya berperan sebagai pendidik di rumah, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di berbagai sektor, termasuk dalam perumusan kebijakan publik.

“Di tengah arus digitalisasi dan tantangan global, kebijakan pendidikan harus inklusif, adaptif, dan memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dari tingkat keluarga hingga parlemen,” ujar Hetifah.

Ia juga mendorong penguatan kapasitas pendidik perempuan, akses yang setara bagi perempuan terhadap layanan pendidikan, serta pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan nasional.

Workshop ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional lintas sektor, termasuk Widyaprada Ahli Utama Djajeng Baskoro dari Kemendikdasmen, yang menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap program PAUD dan pendidikan keluarga. Djajeng juga menyampaikan bahwa Direktorat PAUD terus memperjuangkan kesejahteraan pendidik serta memberikan apresiasi terhadap Bunda PAUD sebagai garda terdepan pendidikan anak usia dini.

Sejumlah tokoh perempuan nasional turut hadir dan memberikan pandangan, di antaranya Sri Suparni Bahlil, Luluk Maqnuniah Sarmuji, Nannie Hadi Tjahjanto, dan Rita Fitria Ace. Workshop ini juga menghadirkan narasumber seperti Prof. Sylviana Murni, Dr. Tati Hartimah, dan Dr. Lucia RM Riyanto.

Acara ini menjadi wadah strategis bagi organisasi perempuan dan pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Keikutsertaan berbagai organisasi mitra seperti BMIWI, KPPG, GP Ormas MKGR, PP Hiwasi, Kartini AMPI, dan AMPG Bidang Perempuan menunjukkan bahwa gerakan pendidikan inklusif semakin meluas dan kolaboratif (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Pastikan Hak Daerah Tetap Terjaga di Tengah Penyesuaian Fiskal

    DPR Pastikan Hak Daerah Tetap Terjaga di Tengah Penyesuaian Fiskal

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa Komisi XI DPR […]

  • Mulai Juli 2026, Pemerintah Terapkan Pajak Penghasilan bagi Pedagang Online di Marketplace

    Mulai Juli 2026, Pemerintah Terapkan Pajak Penghasilan bagi Pedagang Online di Marketplace

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id  – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online yang berjualan melalui platform marketplace akan mulai diberlakukan pada Juli 2026. Kebijakan ini menyasar para merchant yang beroperasi di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan platform digital lainnya. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan […]

  • Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Isu Reshuffle Muncul Lagi, Prabowo Kapan Umumkan? Ini Kata Kepala PCO

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gonjang-ganjing isu reshuffle kabinet kembali menyeruak. Namun Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Chief of Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apa pun. Ia menyebut, segala yang beredar hanyalah spekulasi—dan keputusan final sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Reshuffle bisa saja dilakukan kapan pun Presiden mau. Tapi selama […]

  • Hasan Nasbi

    Istana Tepis Dugaan Gratifikasi Kaesang, Senggol Mega dan Mahfud MD

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam merespons tuduhan dugaan gratifikasi terhadap Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, pihak Istana melalui Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi memberikan klarifikasi tegas. Menurut Hasan, tuduhan tersebut dianggap tidak relevan karena Kaesang bukanlah penyelenggara negara. “Kaesang bukan pejabat publik, tapi reaksi publik seakan […]

  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala BKKBN Wihaji

    GENTING, Jembatan Kemanusiaan Cegah Stunting untuk Generasi Emas

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus menguatkan langkah nyata dalam menekan angka stunting di Indonesia. Melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), berbagai pihak digandeng untuk menjadi “jembatan kemanusiaan” yang langsung menyentuh keluarga berisiko stunting (KRS). Pada Selasa (12/8/2025) di Kota Malang, Jawa Timur, Menteri Kependudukan dan Pembangunan […]

  • Sejarawan dan juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.

    Desak Transparansi, Sejarawan dan DPR Minta Naskah Sejarah RI Diuji Publik

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia mendapat sorotan tajam dari kalangan sejarawan dan legislatif. Mereka menilai proses penulisan sejarah nasional harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan disusun secara tertutup oleh negara. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, secara tegas meminta agar naskah penulisan sejarah Republik Indonesia diuji […]

expand_less