Pemerintah Fokus Kurangi Risiko Kecelakaan Kereta, Flyover dan Underpass Jadi Prioritas

Jakarta, editoria.co.id – Pemerintah mulai mempercepat agenda peningkatan keselamatan perkeretaapian nasional melalui penanganan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi salah satu titik rawan kecelakaan. Selain penutupan sejumlah perlintasan berisiko tinggi, pembangunan flyover dan underpass kini menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk memperkuat sistem keselamatan perkeretaapian di berbagai daerah. Anggaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk pengamanan perlintasan sebidang, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang dapat meminimalkan pertemuan langsung antara jalur kereta dan kendaraan umum.

Menurut Dudy, kebutuhan mendesak saat ini sebenarnya berada pada peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang prioritas yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp800 miliar. Karena itu, sisa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan proyek pembangunan flyover maupun underpass di titik-titik strategis.

“Presiden sudah menyiapkan Rp4 triliun. Setelah kami hitung, kebutuhan penanganan perlintasan sebidang sekitar Rp800 miliar, sehingga sisanya bisa disinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass,” ujar Dudy usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.

Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 1.638 lokasi prioritas yang memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan. Penanganannya meliputi penyediaan penjaga perlintasan, pembangunan pos jaga, pemasangan alat komunikasi, hingga perlengkapan mekanikal dan elektrikal pendukung operasional kereta api.

Dari total investasi Rp842,48 miliar yang disiapkan untuk penanganan lokasi prioritas tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar. Sementara pembangunan pos jaga membutuhkan Rp158,1 miliar dan fasilitas mekanikal serta elektrikal sekitar Rp60,9 miliar.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperketat evaluasi terhadap perlintasan yang dinilai tidak lagi layak digunakan. Dari total 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, sebanyak 172 titik direkomendasikan untuk ditutup karena dianggap memiliki risiko tinggi, terutama perlintasan dengan lebar jalan kurang dari dua meter.

Langkah percepatan penanganan perlintasan sebidang itu sebelumnya telah dibahas dalam Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan, PT KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KNKT, Danantara, hingga BP BUMN.

Melalui forum itu, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk mempercepat peningkatan keselamatan jalur kereta api nasional sekaligus menekan angka kecelakaan yang masih kerap terjadi di perlintasan sebidang.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover dan underpass dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi kereta api yang lebih aman dan efisien di Indonesia.