Ketika Pertahanan Nasional Memasuki Era Digital: Dari AI hingga Ancaman Siber

Jakarta, editorial.co.id – Perang modern tidak selalu diawali oleh suara tembakan atau pergerakan pasukan di medan tempur. Dalam banyak kasus, ancaman justru datang melalui layar komputer, jaringan komunikasi, dan pusat data yang menjadi tulang punggung kehidupan sebuah negara.

Serangan siber terhadap infrastruktur vital, pencurian data strategis, hingga upaya melumpuhkan sistem komunikasi kini menjadi bagian dari tantangan keamanan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah perubahan lanskap ancaman tersebut, transformasi digital dalam sektor pertahanan menjadi isu yang semakin mendapat perhatian.

Tema inilah yang mengemuka dalam Cyber Defence Conference 2026 (CDC-2026) yang diselenggarakan Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, militer, akademisi, dan industri teknologi untuk membahas bagaimana Indonesia dapat membangun ketahanan nasional di era digital.

Ketua Harian IDCI, Rhesa Yogaswara, menilai bahwa ketahanan nasional saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari kemampuan negara mengelola teknologi, melindungi data, serta membangun sumber daya manusia yang kompeten.

“Ketahanan nasional di era digital tidak dapat dibangun secara terpisah. Sistem komando, keamanan data, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemampuan deteksi ancaman, serta kapasitas SDM perlu terhubung dalam satu ekosistem yang adaptif dan kolaboratif,” ujarnya.

Pertahanan Tidak Lagi Berdiri Sendiri

Perubahan teknologi telah mengubah cara negara memandang keamanan. Jika sebelumnya ancaman lebih banyak dipahami dalam bentuk fisik, kini ancaman digital dapat muncul tanpa batas wilayah dan tanpa peringatan yang jelas.

Kepala Pusat Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat, Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie, menjelaskan bahwa sistem pertahanan modern membutuhkan integrasi yang semakin kuat antarunit dan antarsistem. Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Battle Management System yang memungkinkan koordinasi dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan terhubung.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga mulai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan deteksi dan respons terhadap berbagai ancaman yang berkembang.

“Transformasi digital harus memperkuat pertahanan nasional. Kami telah memiliki Battle Management System untuk mendukung integrasi sistem keamanan, dan sistem ini terus diperkuat dengan teknologi AI agar mampu merespons tantangan serta ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

Ancaman yang Tidak Terlihat

Di sisi lain, ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasatmata. Serangan terhadap sistem informasi pemerintahan, jaringan keuangan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur energi dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat.

Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi aktivitas nasional.

Menurutnya, sektor pemerintahan, pertahanan, keuangan, transportasi, kesehatan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, hingga pangan merupakan bagian dari infrastruktur vital yang perlu mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman siber.

Gangguan terhadap sektor-sektor tersebut bukan hanya persoalan teknis. Dalam kondisi tertentu, dampaknya dapat menghambat pelayanan publik, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memengaruhi stabilitas nasional.

Tantangan Kemandirian Teknologi

Namun membangun ketahanan digital tidak cukup hanya dengan memperkuat sistem keamanan. Indonesia juga menghadapi tantangan lain berupa ketergantungan terhadap teknologi asing yang masih cukup tinggi.

Dalam diskusi konferensi, isu kemandirian teknologi menjadi salah satu pembahasan utama. Perkembangan dunia yang semakin terhubung atau hyperconnectivity menghadirkan berbagai peluang sekaligus risiko baru.

Ketergantungan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, maupun platform digital dari luar negeri dinilai dapat menciptakan kerentanan strategis apabila tidak diimbangi dengan kemampuan nasional yang memadai.

Karena itu, pengembangan teknologi dalam negeri, peningkatan kapasitas riset, serta penguatan industri digital nasional menjadi bagian penting dari upaya membangun kedaulatan digital Indonesia.

Infrastruktur sebagai Tulang Punggung

Transformasi digital juga membutuhkan fondasi yang kuat berupa infrastruktur digital yang andal.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Denny Setiawan, menekankan bahwa konektivitas yang cepat, stabil, dan aman menjadi syarat utama bagi sistem pertahanan digital yang efektif.

Tanpa jaringan yang mampu mengalirkan data secara real time, kemampuan mendeteksi ancaman maupun mengambil keputusan strategis akan menjadi terbatas.

Di era ketika informasi bergerak dalam hitungan detik, kualitas infrastruktur digital dapat menentukan kecepatan respons terhadap berbagai situasi yang berkembang.

Talenta Digital Jadi Kunci

Meski teknologi menjadi perhatian utama, para pembicara dalam konferensi sepakat bahwa manusia tetap menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital.

Kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang keamanan siber, AI, cloud computing, dan data science terus meningkat seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Advisor IDCI, Dewi Said Albanjari, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat talenta digital di kawasan. Namun peluang tersebut memerlukan dukungan pendidikan, kebijakan, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Tanpa sumber daya manusia yang memadai, investasi teknologi berisiko tidak menghasilkan manfaat optimal.

Membangun Ekosistem Ketahanan Digital

Berbagai isu yang dibahas dalam CDC-2026 menunjukkan bahwa pertahanan digital tidak hanya berbicara mengenai militer atau keamanan siber semata. Di dalamnya terdapat keterkaitan antara teknologi, infrastruktur, data, kebijakan, industri, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Di tengah meningkatnya ancaman digital global, kemampuan sebuah negara untuk menjaga kedaulatan tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola ruang digitalnya sendiri.

Karena itu, ketahanan digital pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi. Ia merupakan ekosistem yang dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan bahwa keamanan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.