Masykur Isnan (Ketum Pemuda Kaum Betawi); Jakarta Kota Global, Betawi Jangan Tertinggal

Jakarta, editoria.co.id – Jakarta sedang berjalan menuju usia lima abad. Angka itu bukan sekadar penanda waktu, melainkan cermin panjang sejarah yang membentuk kota ini. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta hari ini, kota ini berkali-kali berganti wajah, penguasa, dan orientasi. Kini Jakarta memasuki babak baru: menjadi kota global, tempat modal, gagasan, dan manusia dari berbagai penjuru dunia bertemu.

Namun di tengah arus transformasi itu, ada satu pertanyaan yang tak boleh tertinggal: ketika Jakarta semakin mendunia, masihkah ia mengenali wajahnya sendiri?

Pertanyaan ini bukan nostalgia. Ini soal kebudayaan, dan pada akhirnya, soal keadilan.

Banyak kota besar dunia justru menjadi kuat karena mampu menjaga akar budayanya. Tokyo tetap hidup dengan etika lokal yang menopangnya. Paris memikat bukan hanya karena menara dan museum, tetapi karena kesetiaannya pada bahasa, cara hidup, dan estetikanya. Istanbul berdiri di persimpangan dunia, tetapi tidak tercerabut dari lapisan sejarahnya sendiri.

Pelajarannya jelas: kota global yang kokoh bukan kota yang meninggalkan identitas lokalnya, melainkan kota yang menjadikan identitas itu sebagai daya tarik sekaligus daya tahan.

Bagi Jakarta, identitas itu bernama Betawi.

Betawi bukan sekadar label etnis. Ia adalah hasil perjumpaan panjang berbagai kebudayaan yang membentuk Jakarta sejak era pelabuhan. Di dalamnya bertemu beragam unsur budaya yang kemudian melebur menjadi karakter khas masyarakat kota: terbuka, cair, sekaligus egaliter. Dalam pengertian itu, kebetawian sesungguhnya telah lama hidup dalam semangat global jauh sebelum istilah “kota global” populer digunakan.

Di tengah modernisasi yang semakin masif, kebetawian kerap berhenti sebagai simbol. Ondel-ondel hadir dalam seremoni, gambang kromong dimainkan saat penyambutan tamu, sementara pakaian adat dikenakan pada hari-hari peringatan. Semua itu penting, tetapi belum cukup.

Sebab di balik perayaan simbolik, ada kenyataan yang lebih sunyi: ruang sosial masyarakat Betawi terus menyempit. Mereka perlahan bergeser dari pusat kota, kehilangan ruang hidup, bahkan kadang kehilangan posisi tawar atas kota yang dibangun oleh sejarah leluhurnya sendiri.

Karena itu, menjaga Betawi tidak cukup hanya dengan melestarikan keseniannya. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat Betawi tetap memiliki suara dalam menentukan arah masa depan Jakarta.

Di titik inilah gagasan bahwa Suku Betawi tidak boleh menjadi penonton di kampungnya sendiri menemukan relevansinya. Menjadi penonton berarti kehilangan ruang dalam percakapan publik, kehilangan posisi dalam pengambilan keputusan, dan perlahan kehilangan rasa memiliki terhadap kota sendiri.

Kebudayaan tanpa kelembagaan akan mudah dipinggirkan. Ia dirayakan, tetapi tidak diperhitungkan.

Keberadaan Majelis Kaum Betawi (MKB) menjadi penting. MKB bukan sekadar organisasi administratif, melainkan ruang konsolidasi kultural tempat berbagai elemen masyarakat Betawi berhimpun, berdialog, dan merumuskan kepentingan bersama. Kehadirannya penting agar aspirasi kebetawian tidak tercerai-berai dan memiliki saluran yang lebih kuat dalam kehidupan kota.

Lebih dari itu, MKB berpotensi menjadi jembatan antara masyarakat Betawi dengan ruang-ruang pengambilan kebijakan di Jakarta. Sebab pembangunan kota tidak pernah berlangsung di ruang kosong. Setiap kebijakan tata ruang, pembangunan kawasan, hingga agenda kebudayaan selalu bersentuhan langsung dengan ruang hidup masyarakat Betawi.

Karena itu, menjadikan MKB sebagai mitra strategis Pemerintah Jakarta bukanlah bentuk keistimewaan bagi satu kelompok, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang memiliki legitimasi sosial dan akar kebudayaan yang kuat.

Menuju lima abad Jakarta, barangkali hadiah terbesar bukan sekadar perayaan seremonial atau capaian ekonomi yang mudah dilupakan waktu. Hadiah terbesar itu adalah keberpihakan nyata terhadap Suku Betawi sebagai akar kebudayaan kota ini.

Jakarta sudah tumbuh menjadi rumah bagi banyak orang, dan itulah kebesarannya. Namun kebesaran sebuah kota baru benar-benar sempurna ketika ia tetap memberi tempat terhormat kepada mereka yang telah merawat tanahnya jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri.

Jakarta boleh terus menatap dunia. Ia boleh bercita-cita menjadi pusat keuangan, pusat budaya, dan pusat inovasi. Tetapi sejauh apa pun ia melangkah, kota ini tidak boleh lupa pada akar yang menumbuhkannya.

Dan akar itu bernama Betawi.

Di titik itulah, kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Majelis Kaum Betawi menemukan maknanya. Sebab kota global yang kuat tidak dibangun dengan melupakan akar budayanya, melainkan dengan merangkul dan memperkuatnya sebagai fondasi masa depan.

Sejarah kelak bisa mencatat bahwa di era Pramono Anung, Jakarta berhasil mengambil langkah penting: mempersatukan dan memperkuat masyarakat Betawi dalam satu wadah bersama bernama MKB. Sebuah langkah yang bukan hanya penting bagi Suku Betawi, tetapi juga bagi arah kebudayaan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada identitasnya sendiri.

Pada akhirnya, kota global yang sejati bukan kota yang lupa pada asal-usulnya, melainkan kota yang cukup percaya diri untuk tetap menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. (dd)