Hasto : Mobilisasi Partai Cokelat Merusak Demokrasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tangkapan layar saat Hasto Kristiyanto menjadi narasumber di acara podcast Akbar Faisal Uncensored pada Jum'at (22/11/2024) malam.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam podcast Akbar Faisal Uncensored pada Jumat (22/11/2024) malam, menyampaikan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menilai bahwa ambisi kekuasaan Jokowi telah menggerus nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Presiden Jokowi, yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, justru terbukti menjadi elemen inti dari ambisi kekuasaan berbasis feodalisme, populisme, dan Machiavellian,” ujar Hasto.
Hasto menyebut, ambisi kekuasaan ini telah terlihat sejak penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Ia mengkritik proses penetapan tersebut sebagai tindakan yang prosedural tetapi tidak beretika, serta merusak sistem hukum dan konstitusi Indonesia.
“Kita ini negara republik, bukan kerajaan. Namun, Pak Jokowi mulai menempatkan keluarganya di berbagai posisi strategis, seperti Bobby Nasution di Sumatera Utara dan figur-figur dekat lainnya di Boyolali hingga Jakarta,” tambah Hasto.
Ia juga menyoroti dinamika politik dalam Pilkada, seperti di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Purn. Luthfi, serta di Sumatera Utara yang menurutnya tidak berlangsung secara sehat. Hasto menuduh adanya mobilisasi kelompok tertentu untuk membatasi lawan politik.
“Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi seharusnya berkontestasi secara sehat. Namun, mobilisasi oleh apa yang saya sebut sebagai Partai Coklat telah merusak demokrasi,” katanya.
Hasto juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ancaman sistemik terhadap kedaulatan rakyat. “Ancaman ini tidak berhenti. Gerakan untuk mengamankan posisi kekuasaan melalui keluarga dan lingkaran dekat semakin terlihat, mengubah sistem republik menjadi seperti monarki terselubung,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hasto mengaku mendapatkan informasi bahwa dirinya tengah diincar sebagai tersangka dalam kasus yang menurutnya absurd dan tidak jelas. “Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang sangat absurd. Republik ini dibangun agar setiap anak bangsa merdeka, tetapi kini demokrasi kita justru terancam,” pungkasnya.
Kritik tajam Hasto ini memperlihatkan dinamika politik internal yang kian memanas menjelang Pilkada serentak 2024. PDI Perjuangan dan Jokowi, yang sebelumnya berada dalam satu koalisi, kini tampak berada di posisi yang masih saling berseberangan (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar