Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Aktivis Lokataru Gugat Penahanan ke PN Jaksel Lewat Praperadilan

Aktivis Lokataru Gugat Penahanan ke PN Jaksel Lewat Praperadilan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sejumlah aktivis, termasuk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi Agustus lalu.

Permohonan ini diajukan bersama oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) untuk empat tersangka, yakni Delpedro, staf Lokataru Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

“Kami telah mendaftarkan permohonan praperadilan para aktivis demonstran yang ditangkap dan kini ditahan oleh Polda Metro Jaya,” ujar kuasa hukum M. Afif Abdul Qoyim, Jumat (3/10/2025).

Uji Keabsahan Penangkapan dan Penyitaan

Afif menegaskan, praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, hingga penyitaan yang dilakukan penyidik.

“Proses penyitaan menurut kami sangat ugal-ugalan, termasuk penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi judisial,” tegas Afif.

PN Jakarta Selatan telah meregistrasi permohonan tersebut. Para kuasa hukum kini menunggu jadwal sidang untuk memulai pemeriksaan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya diketahui telah mengembalikan 16 buku milik Delpedro yang sempat disita dalam proses penyidikan. Buku-buku itu berisi kajian soal demokratisasi, Papua, dan hak asasi manusia. Lokataru menilai penyitaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang dipersangkakan (RED)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nilam Sari Lawira Pertanyakan Anggaran Kemendikdasmen, Rp1,25 Triliun Belum Dapat Digunakan

    Nilam Sari Lawira Pertanyakan Anggaran Kemendikdasmen, Rp1,25 Triliun Belum Dapat Digunakan

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Nasdem Nilam Sari Lawira (NSL) menyoroti masih adanya anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diblokir hingga akhir Tahun Anggaran 2025. “Kami mencatat anggaran yang masih diblokir per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,25 triliun, dengan sekitar 98 persen di antaranya merupakan belanja barang,” kata Nilam saat […]

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat.

    Bukan Jokowi! Ini Sosok Asli Pemilik Kapal JKW

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terseret dalam isu tambang nikel di Raja Ampat, kali ini lewat video viral kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Publik ramai berspekulasi, mengaitkan dua nama kapal itu dengan Jokowi dan istrinya, Iriana. Namun fakta di lapangan justru membantah seluruh tudingan tersebut. Penelusuran resmi dari […]

  • Bedol Desa Pengurus Partai Umat Se-Yogyakarta lewat aksi membuang KTA ke tong sampah yang digelar pada Senin (2/5/2025). Sumber foto : istimewa.

    Geger! Ratusan Kader Partai Ummat DIY Pilih Bubarkan Diri

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik internal mengguncang tubuh Partai Ummat. Tak main-main, hampir 500 pengurus Partai Ummat se-DIY kompak membubarkan diri, menandai perlawanan terbuka terhadap kebijakan kontroversial Majelis Syura dan Ketua Umum Ridho Rahmadi. Aksi dramatis itu terjadi pada Senin (2/6), ditandai dengan pembuangan massal kartu tanda anggota (KTA) sebagai simbol kekecewaan dan penolakan. Iriawan Argo […]

  • Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji, dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Abdul Kadir Karding, pada Kamis (06/03/2025), di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Gedung KPPMI/BP2MI Lt 1, Jl MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Sinergi Kemendukbangga dan KPPMI Perkuat Keluarga Pekerja Migran Indonesia

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) dalam upaya memperkuat program pembangunan dan penguatan keluarga bagi pekerja migran Indonesia serta keluarganya. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri […]

  • Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman.

    LBH Jakarta Soroti Gejala Autocratic Legalism di Parlemen

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai bahwa pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 17 Juni 2025 hanyalah salah satu contoh dari tren yang lebih besar dan mengkhawatirkan: menguatnya gejala autocratic legalism atau legalisme otoriter di dalam tubuh parlemen Indonesia. Dalam keterangannya, Direktur LBH Jakarta […]

  • Sufmi Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI ke - 6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 - 2026, di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (02/10/2025)

    DPR Dorong Kebijakan Satu Peta untuk Atasi Sengketa Agraria

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan satu peta guna menyelesaikan beragam konflik agraria yang selama ini membebani masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tumpang tindih penguasaan lahan dan ketidakjelasan batas wilayah menjadi salah satu pemicu utama sengketa antara petani dan perusahaan. Karena itu, percepatan kebijakan […]

expand_less