Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bestari Barus Kritik PDIP soal Penilaian Soeharto

Bestari Barus Kritik PDIP soal Penilaian Soeharto

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti keras sikap sebagian politikus PDI Perjuangan yang menolak usulan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan ketidakobjektifan dalam melihat sejarah bangsa.

Bestari mengatakan penilaian terhadap sosok Soeharto seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kontroversi politik masa lalu. Menurutnya, ucapan bernada merendahkan terhadap Soeharto tidak mencerminkan sikap yang bijak dalam membaca sejarah.

“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Komentar seperti itu menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap perjalanan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).

Ia menegaskan bahwa Soeharto memiliki rekam jejak pembangunan yang signifikan, termasuk stabilitas ekonomi, swasembada pangan, serta pembangunan infrastruktur besar-besaran. Karena itu, menurut Bestari, penilaian subjektif tidak seharusnya menghambat keputusan terkait gelar kepahlawanan.

Bestari juga menilai PDIP perlu berdamai dengan sejarah, terutama terkait peristiwa 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru. Ia menyebut reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade seharusnya membuat publik menilai masa lalu secara lebih rasional.

“Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah,” tegasnya.

Soeharto sendiri tercatat masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial. Daftar tersebut telah diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Sementara itu, Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih mempelajari nama-nama yang diusulkan tersebut sebelum mengambil keputusan resmi (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPOM dan BNN dalam konferensi pers di Banten

    BPOM dan BNN Temukan Jutaan Obat Ilegal dalam Operasi Gabungan di Serang

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    BANTEN, CUPLIKAN.CO.ID – Operasi gabungan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap peredaran obat-obatan ilegal di wilayah Serang, Banten. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, yang memimpin operasi tersebut, menekankan bahwa tren penyalahgunaan obat-obatan tidak hanya terjadi pada narkotika dan psikotropika, tetapi juga obat-obatan tertentu (OOT) yang memiliki efek serupa. […]

  • Viva Yoga Mauladi (Kiri)

    Viva Yoga: Transmigrasi Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Transmigrasi siap melaksanakan program Asta Cita sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyatakan optimisme atas capaian kementeriannya dalam menjawab tantangan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, yang menjadi fokus kementerian tersebut. “Transmigrasi itu kunci pemerataan ekonomi nasional”,ujar Viva Yoga. Pernyataan ini disampaikan Viva Yoga […]

  • KH.Kholil As'ad, Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo

    KHR Kholil As’ad: Kemenangan Pilkada Situbondo Harus Diiringi Rendah Hati

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    SITUBONDO, CUPLIKAN.CO.ID – Kemenangan pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dalam Pilkada Situbondo 2024 mendapatkan perhatian luas, termasuk tausiyah dari KHR Kholil As’ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo. Beliau menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menjaga kebersamaan di tengah euforia kemenangan. “Kemenangan ini adalah ridho dari Allah SWT. Jangan sampai menimbulkan kesombongan […]

  • Fraksi Partai Golkar DPR RI, M.Sarmuji.

    Prabowo-Mega Akrab, Golkar Harap SBY-Jokowi Menyusul!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Momen keakraban antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila menuai banyak respons positif. Salah satunya datang dari Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, yang menyebut momen tersebut bukan hanya simbolik, tapi juga punya nilai penting bagi rekonsiliasi elite bangsa. “Bagus dong. Selain ini adalah […]

  • Ketua Umum PGMM, Tedi Malik

    PGMM Desak DPR Amandemen UU ASN dan Guru Diskriminatif

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perkumpulam Guru Madrasah Mandiri (PGMM) mendesak DPR RI segera mengamandemen Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah swasta. Hal itu disampaikan Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa (30/9/2025). Menurut Tedi, kedua regulasi […]

  • Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

    Jokowi Ogah ke PPP, PSI Sambut Hangat, Golkar Legowo

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan santai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sontak memicu berbagai tanggapan dari kalangan politik. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menilai keputusan Jokowi sebagai hak pribadi yang sah menurut konstitusi. “Semua warga negara Indonesia bebas menentukan sikap politiknya, termasuk Pak […]

expand_less