Pangdam Minta Maaf, DPR Desak Pengusutan Transparan Kasus Penyerangan TNI ke Warga

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Letnan Jenderal TNI Mochammad Hasan, menyampaikan permintaan maaf atas insiden penyerangan oleh 33 anggota TNI dari Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyerangan ini mengakibatkan seorang warga bernama Raden Barus (60) meninggal dunia dan melukai belasan orang lainnya.

“Saya Letnan Jenderal TNI Mochammad Hasan Pangdam I/BB menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi,” kata Hasan saat menghadiri pemakaman Raden Barus, Senin (11/11/2024).

Hasan juga menegaskan kesediaannya untuk menggantikan posisi almarhum Raden Barus jika memungkinkan. “Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap untuk menggantikan sekarang, saya ikhlas,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa korban luka yang dirawat di RS Putri Hijau akan mendapatkan perawatan terbaik. “Anak-anak kita yang masih dalam perawatan di tempat kami, kami memastikan akan ditangani sebaik-baiknya,” tambah Hasan.

Hasan juga menegaskan bahwa anggota TNI yang terlibat akan diproses sesuai hukum militer. Ia juga berjanji bahwa insiden seperti ini tidak akan terulang. “Kami memastikan ini tidak akan terulang. Kami ucapkan permohonan maaf sekali lagi dan kami sudah memproses permasalahan ini,” ujar Hasan.

Penyelidikan motif penyerangan tengah dilakukan oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, dengan pemeriksaan terhadap 33 personel yang terlibat. “Kami masih dalam masa penyelidikan terjadinya (motif) perkelahian dengan masyarakat,” jelas Kapendam I/BB Kolonel Dody Yudha.

DPR Minta Pengusutan Transparan

Komisi I DPR meminta agar penanganan kasus ini dilakukan dengan transparansi penuh. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Demokrat, Anton S. Suratto, menyayangkan insiden yang dapat mencoreng citra TNI sebagai institusi yang melindungi masyarakat. “Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena dapat mencoreng citra TNI sebagai pelindung masyarakat,” ungkap Anton pada Minggu (10/11/2024).

Anton juga mendukung langkah Pangdam I Bukit Barisan dalam melakukan mediasi dengan keluarga korban. “Saya mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pangdam I Bukit Barisan yang sudah melakukan mediasi dengan keluarga korban,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya proses hukum yang tegas dan transparan. “Saya mendorong agar proses hukum berjalan transparan dan tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa TNI tetap menjaga kedisiplinan dan profesionalisme,” jelas Anton.

Selain itu, Anton mendukung langkah-langkah perlindungan bagi korban luka dan memastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang layak. “Kami juga mendukung upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan mereka mendapatkan penanganan medis yang baik,” tambahnya.

Desakan Transparansi Proses Hukum

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Golkar, Dave Laksono, juga meminta agar kasus ini ditangani secara transparan dan dijelaskan kepada publik. “Peristiwa itu perlu diterangkan kepada publik, agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan,” katanya. Dave menegaskan pentingnya keadilan dalam pengusutan kasus ini (RED).