DPR: Kebudayaan Harus Menjadi Investasi Pembangunan Bangsa

Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa tata kelola serta pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasannya, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, dan memperluas diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Hetifah mengapresiasi kinerja Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama sejak berdiri sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Menurutnya, tingginya realisasi anggaran, meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kenaikan Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi indikator positif yang menunjukkan semakin baiknya tata kelola di sektor tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut harus diwujudkan dalam program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

“Semua rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Hetifah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kebudayaan merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap Kementerian Kebudayaan perlu terus diperkuat agar berbagai program yang telah dirancang dapat direalisasikan secara optimal.

Ia menambahkan bahwa kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga nilai-nilai dan identitas bangsa, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya serta memperkokoh posisi Indonesia di kancah global melalui diplomasi budaya.

“Mudah-mudahan kebudayaan terus menjadi kekuatan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia,” tuturnya.

Hetifah juga menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan dapat terus diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI.

“Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan dan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan dapat terus kita wujudkan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI berkomitmen terus mendorong penguatan sektor kebudayaan. Tujuannya tidak hanya menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif, tetapi juga memastikan kebijakan kebudayaan berkontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas nasional, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.