Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » SK PPP Kubu Mardiono Disahkan, Potensi Perlawanan Kian Menguat

SK PPP Kubu Mardiono Disahkan, Potensi Perlawanan Kian Menguat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
  • visibility 16
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI berpotensi menimbulkan perlawanan dari kubu Agus Suparmanto.

Menurut Yusak, pengesahan itu dianggap mengabaikan sejumlah fakta dalam pelaksanaan Muktamar X PPP.

“Pengesahan SK kubu Mardiono terlihat terburu-buru, padahal kubu Agus masih berupaya melakukan rekonsiliasi internal,” ujar Yusak dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Ia menilai, langkah Kementerian Hukum kali ini justru bertolak belakang dengan pernyataan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya menyebut pemerintah tidak akan mengesahkan hasil muktamar apabila konflik internal masih berlangsung.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan karena sikap pemerintah tampak berubah,” kata Yusak.

Lebih jauh, Yusak menduga pengesahan SK Mardiono tak lepas dari kalkulasi politik. Menurutnya, meskipun PPP tidak sebesar partai lain, dukungannya tetap penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk memperkuat basis dukungan dari kalangan Islam.

“Istana tampaknya masih menaruh harapan pada PPP sebagai mitra strategis,” jelasnya.

Meski begitu, Yusak menilai potensi perlawanan dari kubu Agus bisa mereda jika terjadi mediasi dengan kubu Mardiono.

“Pintu rekonsiliasi itu soal siapa dapat apa. Jika deal politik tercapai, rekonsiliasi bisa berjalan dan PPP kembali bersatu,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasukan Garda Revolusi Islam Iran saat beroperasi menyisir Selat Hormuz

    Iran Ancam Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Terancam Melonjak!

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Iran tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik dengan Israel, demikian laporan kantor berita Iran, IRINN, mengutip pernyataan Esmail Kosari, anggota parlemen konservatif terkemuka. Langkah ini dapat memicu lonjakan harga minyak dunia dan memperluas eskalasi perang. Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur laut menuju Teluk Persia, memisahkan Iran di satu […]

  • Dekan Fisip Unair Prof Bagong Suyanto dan Ketua Bem Tuffahati Ullayyah Bachtiar didampingi beberapa jajaran pengurus BEM Fisip Unair.

    Dekanat FISIP Unair Cabut Pembekuan BEM FISIP Unair

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unair. Keputusan ini diambil usai dilakukan audiensi antara pihak dekanat dan tiga pimpinan BEM FISIP Unair pada Senin (28/10/2024). Pembekuan tersebut sebelumnya dikeluarkan setelah munculnya kontroversi karangan bunga ucapan […]

  • DJP Pastikan Sistem Siap, Marketplace Mulai Pungut PPh Pedagang E-Commerce per 1 Juli 2026

    DJP Pastikan Sistem Siap, Marketplace Mulai Pungut PPh Pedagang E-Commerce per 1 Juli 2026

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan seluruh persiapan implementasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang di platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce telah rampung. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Melalui kebijakan ini, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari […]

  • 66c7129438c3a

    Terkait Kasus Dana Hibah, Rumah Dinas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar Digeledah KPK

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah sebelumnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK pada Kamis (22/8) lalu, rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum’at (6/9) lalu. Penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas dari saudara kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini dibenarkan oleh Juru […]

  • AHWA Ditetapkan, Pemilihan Ketum PBNU Masuki Babak Baru

    AHWA Ditetapkan, Pemilihan Ketum PBNU Masuki Babak Baru

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jombang – Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Ahad (30/8/2026). Dari total […]

  • Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Sura di di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (9/5/2025). Sumber foto : Humas Kemendukbangga

    Menteri Wihaji Minta DAK Cilacap Dimanfaatkan Secara Optimal

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16 miliar yang dialokasikan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pengendalian penduduk. Permintaan tersebut disampaikan Wihaji saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, […]

expand_less