Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PB HMI Tegaskan Demonstran Bukan Pemberontak, Tuntut Bebaskan Tahanan

PB HMI Tegaskan Demonstran Bukan Pemberontak, Tuntut Bebaskan Tahanan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
  • visibility 18
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perwakilan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak DPR untuk memperjuangkan pembebasan mahasiswa dan massa aksi yang masih ditahan pasca gelombang unjuk rasa nasional pada 25–31 Agustus 2025.

Dalam audiensi di ruang Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9), Abdul Hakim dari PB HMI menyuarakan interupsi keras. Ia menolak forum dilanjutkan bila tuntutan pembebasan kawan-kawan mereka belum dipenuhi.

“Dengan hormat, detik ini juga segera telepon Kapolri, segera bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap. Baru kita jalankan kembali forum ini,” tegas Hakim di hadapan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Hakim menekankan bahwa mahasiswa bukan pemberontak, melainkan hanya menyuarakan aspirasi rakyat. Ia juga menampik tuduhan adanya tindakan anarkis dalam aksi tersebut.

“Kita tidak ada melakukan pengerusakan atau pembakaran. Silakan dicek di seluruh Indonesia, tidak ada,” ujarnya.

Desakan tersebut mendapat dukungan bulat dari peserta audiensi yang hadir. Mereka kompak menyatakan sepakat agar DPR segera menindaklanjuti permintaan itu kepada Kapolri.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Saan Mustopa mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan kepolisian. Ia menegaskan, bila terbukti massa hanya melakukan demonstrasi damai, maka pembebasan seharusnya bisa dilakukan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiharto

    Tegas! KPK : Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto Bukan Pengalihan Isu

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan bahwa penggeledahan rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dilakukan sebagai upaya pengalihan isu dari topik panas lainnya. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025) kemarin. “Pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk […]

  • Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Golkar, H. Muhamad Nur Purnamasidi,

    Nur Purnamasidi Tegaskan Komitmen Kawal Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    LUMAJANG, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Golkar, H. Muhamad Nur Purnamasidi, menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung kondisi SD Negeri Sukosari 01 di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat (10/10/2025). Kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, saat menyampaikan sambutan dalam Diskusi Publik Quo Vadis Pemilu Indonesia? yang diadakan oleh DPP Partai Golkar pada Kamis (24/7).

    Sarmuji Kritik Arah Sistem Ketatanegaraan Usai Putusan MK

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai semakin tidak konsisten pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam diskusi bertema “Quo Vadis Pemilu Indonesia?” yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7), Sarmuji menegaskan bahwa pendulum kekuasaan yang dulu pernah didominasi […]

  • JMB Jakarta Desak APH dan BPK Periksa Pengelolaan Anggaran Dindikbud Banten

    JMB Jakarta Desak APH dan BPK Periksa Pengelolaan Anggaran Dindikbud Banten

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan – Jaringan Mahasiswa Banten (JMB) Jakarta mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Ketua Umum JMB Jakarta, Kasman Guntoro, menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Dindikbud Banten […]

  • Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan dalam pertemuan antara perwakilan Mahasiswa dan Pimpinan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (03/09).

    PB HMI Gagas Koreksi Indonesia, Desak Reformasi Partai Politik

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan meluncurkan gerakan “Koreksi Indonesia” dalam audiensi bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9), sebagai refleksi keresahan generasi muda atas masa depan bangsa dan kinerja institusi publik. Ia memperingatkan, abainya pembenahan institusi merupakan “bom waktu” yang dapat meledak kapan saja karena kesenjangan dan ketidakadilan […]

  • Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta Soroti Dugaan Penyalahgunaan Nama Wamendes dalam Proyek Miliaran Rupiah

    Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta Soroti Dugaan Penyalahgunaan Nama Wamendes dalam Proyek Miliaran Rupiah

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Jakarta, Editoria.co.id – Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta, Rizki, menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan praktik mafia proyek di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang mencatut nama Wakil Menteri Desa PDT berinisial ARP. Dugaan ini mencuat berdasarkan pengakuan seorang pihak berinisial JD yang mengaku menjadi korban dalam skema penawaran […]

expand_less