Ini 12 Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Usai Tragedi Ojol Tewas

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tragedi tewasnya pengemudi ojek online (ojol) akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025), menjadi pemicu ledakan protes masyarakat sipil. Lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam koalisi menyampaikan 12 tuntutan utama untuk mengakhiri brutalitas aparat dan mengembalikan arah demokrasi Indonesia.

Koalisi yang terdiri dari YLBHI, ICW, KontraS, WALHI, LBH, hingga berbagai organisasi mahasiswa menilai tindakan represif aparat bukan sekadar insiden, melainkan bentuk kejahatan negara. Mereka menegaskan, Presiden dan DPR tidak bisa lagi bersembunyi di balik diamnya sikap atas jatuhnya korban jiwa.

12 Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil di antaranya :

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di berbagai daerah.

2. Presiden harus mendesak Polri menghentikan sikap represif dalam menangani aksi.

3. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh dengan mengadili pelaku kekerasan, bukan sekadar sanksi etik.

4. Presiden membentuk tim independen untuk menyelidiki tragedi 28 Agustus 2025.

5. Kapolri Listyo Sigit mundur atau dicopot dari jabatannya.

6. Reformasi Polri secara menyeluruh melalui investigasi independen atas pelanggaran aparat.

7. DPR memberi sanksi keras kepada anggota yang memicu kemarahan publik.

8. Pemerintah dan DPR segera memenuhi tuntutan demonstran, termasuk pembatalan R-KUHAP dan kebijakan pajak yang tidak adil.

9. Militer dilarang masuk ke ruang sipil, agar demokrasi tidak makin tergerus.

10. Komnas HAM segera menyelidiki dugaan pelanggaran HAM serius dalam tragedi ojol tewas.

11. Komnas HAM juga harus menilai kontrol berlebihan atas media sosial selama aksi.

12. Bubarkan Kementerian HAM yang dinilai gagal mencegah pelanggaran hak asasi oleh negara

Koalisi menegaskan bahwa 12 tuntutan ini bukan sekadar respons emosional, melainkan agenda penyelamatan demokrasi. Mereka menilai brutalitas aparat yang berulang kali terjadi adalah bukti bahwa evaluasi dan akuntabilitas Polri selama ini hanyalah omong kosong.

“Setiap tahun nyawa rakyat terus berjatuhan di tangan aparat. Tanpa reformasi menyeluruh, Indonesia sedang bergerak menuju negara tiran dalam kemasan baru,” tegas pernyataan bersama koalisi.

Tragedi ojol tewas ini sekaligus menjadi ujian besar bagi Presiden dan DPR. Publik menilai, jika 12 tuntutan tersebut diabaikan, artinya pemerintah memang sengaja menutup ruang partisipasi rakyat dan melanggengkan kekuasaan dengan cara kekerasan.

Koalisi menegaskan, mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata dari negara, bukan sekadar janji atau permintaan maaf. “Kami tidak akan berhenti sampai negara benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas mereka (RED).