Bahlil : Lebih Bermartabat Impor Minyak dari Timur Tengah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Umum DPP Partai Gokar, Bahlil Lahadalia, saat menjadi keynote speech pada diskusi bertajuk "Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia", yang digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya meninjau ulang strategi energi nasional, khususnya dalam hal impor bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut disampaikan dalam pidato kunci pada diskusi bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia” yang digelar oleh Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar di Jakarta, Kamis (8/5).
Menurut Bahlil, pembicaraan soal geostrategis harus dikaitkan langsung dengan semangat nasionalisme. Ia mendorong negara-negara seperti Singapura untuk membangun kawasan industri di Indonesia secara kolaboratif, bukan hanya sebagai pasar.
“Harapan kita, Singapura atau negara lain bangun kawasan industri di sini. Kita dapat pajak, kita dapat lapangan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa 54% impor BBM Indonesia berasal dari Singapura—negara yang tidak memiliki cadangan minyak bumi. Hal ini dinilainya sebagai anomali strategis.
“Bayangkan, negara yang nggak punya minyak, tapi kita beli dari sana. Total produksinya 34%, pasarnya Indonesia, dan harganya sama dengan Timur Tengah,” tegas Bahlil.
Sebagai bentuk koreksi kebijakan, Bahlil menyatakan telah memutuskan untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dalam waktu enam bulan ke depan.
“Saya katakan, lebih bermartabat kita dapat minyak dari Timur Tengah, dari negara penghasil minyak, daripada dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak,” tegasnya.
Dalam konteks hilirisasi dan peningkatan pendapatan per kapita, Bahlil menekankan pentingnya industrialisasi dalam negeri sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia berharap arah kebijakan nasional semakin berorientasi pada pembangunan yang berdaulat, adil, dan mandiri (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar