Guru Besar Insan Cita Serukan Supremasi Hukum dan Demokrasi

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Forum Guru Besar Insan Cita yang beranggotakan para akademisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah segera menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, memperluas lapangan kerja, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan pada Minggu (31/8/2025) di Jakarta, di tengah gelombang aksi massa yang meluas di berbagai daerah sejak 25 Agustus lalu. Forum menilai demonstrasi besar-besaran itu merupakan puncak akumulasi kekecewaan rakyat terhadap lemahnya penegakan hukum, maraknya praktik kolusi, serta ketidakberpihakan elite politik terhadap kepentingan rakyat.

“Ini panggilan moral dan akademik untuk menjaga keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat,” tegas Prof. R. Siti Zuhro mewakili inisiator forum.

Dalam pernyataannya, para guru besar menilai pembangunan ekonomi masih timpang dan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ketimpangan sosial dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa maupun kota dan desa belum berkurang signifikan. Otonomi daerah pun dinilai gagal menghadirkan pemerataan.

Selain itu, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dianggap berjalan lamban. Mereka menyoroti praktik kongkalikong antara pejabat dan pengusaha yang memperkaya diri sekaligus mempertahankan kekuasaan politik. Hal ini dinilai berbahaya bagi stabilitas nasional.

Delapan Solusi Mendesak

Forum Guru Besar Insan Cita menawarkan delapan langkah cepat, di antaranya:

1. Menghentikan kekerasan dalam aksi massa dengan penegakan hukum adil dan humanis.

2. Mereformasi Polri dan menyegerakan pergantian pimpinan.

3. Menata ulang kabinet dengan figur berintegritas.

4. Mengganti anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

5. Mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

6. Mengembalikan independensi KPK.

7. Mencabut UU Cipta Kerja dan memperluas lapangan kerja.

8. Menata program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, forum juga menawarkan delapan agenda jangka menengah, termasuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.

Forum menegaskan, saat ini rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar polemik elite. Mereka menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera merespons dengan langkah konkret demi mencegah kerusakan yang lebih dalam.

“Bangsa ini butuh quick win sekaligus solusi berkelanjutan. Pemerintah harus hadir untuk keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prof. Didik J. Rachbini.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 88 guru besar dari berbagai universitas, termasuk Prof. M. Mahfud MD, Prof. R. Siti Zuhro, dan Prof. Didik J. Rachbini (RED).