Dalam Dialog Peradaban, Okky Madasari Kritik Politisasi, Korupsi, dan Kekerasan di Kepolisian

JAKARTA, RADIANVOICE.ID – Institute Peradaban menggelar Dialog Peradaban dengan tema “Polisi dan Peradaban” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024). Diskusi ini menghadirkan Irjen. Pol (Purn) Bekto Suprapto sebagai pembicara utama, dengan penanggap dari berbagai kalangan, seperti Irjen. Pol. Chrisnanda Dwilaksana (Kasespim Lemdiklat Polri), Fahmi Wibawa dari LP3ES, sastrawan sekaligus kritikus sosial Okky Madasari, dan Jaya Suprana.

Dalam pemaparannya, Okky Madasari menyampaikan kritik tajam terhadap tiga masalah besar yang dihadapi oleh institusi kepolisian, yakni politisasi, korupsi, dan kekerasan. Menurutnya, ketiga masalah ini sangat mendesak untuk dibicarakan secara terbuka dan segera diatasi.

“Politisasi dalam kepolisian bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Gus Dur, kita melihat adanya ketegangan dengan institusi kepolisian, yang kala itu Gus Dur gagal mengganti Kapolri. Sejak saat itu, Polri semakin dekat dengan kekuatan politik,” ujar Okky. Ia mencontohkan riset yang menunjukkan adanya pengarahan aparat polisi untuk mendukung calon presiden tertentu pada Pilpres 2004.

Korupsi, lanjut Okky, menjadi masalah serius yang masih menghantui kepolisian Indonesia. Ia menyoroti bahwa berdasarkan sejumlah data, kepolisian termasuk dalam salah satu lembaga terkorup di Indonesia. “Ini adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Kita berbicara tentang korupsi struktural yang melibatkan pejabat tinggi, bukan sekadar ‘uang rokok’ yang diterima di tingkat bawah,” tegasnya.

Selain itu, Okky juga menyoroti praktik kekerasan oleh aparat polisi yang seringkali terjadi, terutama ketika berhadapan dengan kebebasan berekspresi. Ia mengungkapkan bahwa kasus pembubaran diskusi publik di Kemang baru-baru ini menjadi contoh nyata bagaimana aparat polisi bisa bersikap represif.

“Kebebasan berpikir, kreativitas, dan kebebasan berpendapat adalah bagian dari peradaban. Namun, di Indonesia, kita masih melihat polisi terlibat dalam upaya pembatasan terhadap kebebasan tersebut, bahkan dengan intimidasi dan kekerasan,” kata Okky. Ia juga menyinggung kasus mural kritik pemerintah yang diburu oleh polisi serta penindakan terhadap aktivis pro-demokrasi hanya karena unggahan di media sosial.

Menurut Okky, ketiga masalah ini—politisasi, korupsi, dan kekerasan—harus segera dihilangkan dari tubuh kepolisian melalui reformasi yang komprehensif. Ia sependapat dengan Bekto Suprapto bahwa reformasi struktural, institusional, dan kultural perlu dilakukan, namun harus dimulai dari proses rekrutmen.

“Kita bisa memulai perubahan dari sistem perekrutan. Jika rekrutmennya bersih, maka budaya yang ada di dalamnya juga bisa ikut berubah,” pungkas Okky (RED).