PKB Soroti Krisis Air Bersih di Bencana Sumatra
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 9 Des 2025
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi X DPR RI F-PKB, Habib Syarief Muhammad
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief, menyoroti daruratnya kondisi air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak bencana Sumatra. Dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kemendikti Saintek dan BRIN, Senin (8/12/2025), ia menyebut masyarakat berada dalam situasi ekstrem hingga terpaksa meminum air banjir untuk bertahan hidup.
“Kami mendapat laporan bahwa banyak masyarakat terpaksa meminum air banjir demi menyambung hidup. Ini sangat berbahaya. Air bersih adalah layanan dasar yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Habib menilai teknologi penyaringan seperti ICB dan green ultrafiltration baru mampu menjangkau sekitar 20 persen wilayah terdampak. Ia menekankan perlunya percepatan distribusi peralatan penyedia air bersih bagi fasilitas kesehatan, posko, dapur umum, dan perguruan tinggi.
Selain aspek air bersih, Habib juga menyoroti kebutuhan penguatan dapur umum, yang saat ini sebagian besar masih mengandalkan lembaga kemanusiaan. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran lebih besar untuk memastikan suplai makanan aman dan berkelanjutan di wilayah bencana.
Habib menambahkan bahwa warga di sejumlah daerah mulai menunjukkan gejala trauma berat akibat bencana berkepanjangan.
“Kami menerima laporan bahwa trauma masyarakat sudah mencapai tingkat berat, bahkan ada yang merasa tak lagi memiliki harapan hidup. Ini alarm serius bagi pemerintah,” ujarnya.
Selain kebutuhan dasar, sektor pendidikan juga terdampak parah. Berdasarkan data Kemendikti Saintek, terdapat 60 perguruan tinggi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak fasilitas kampus yang rusak, akses terputus, dan kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara.
Habib juga meminta pemerintah memberikan beasiswa darurat serta pembebasan UKT bagi mahasiswa terdampak.
“Mahasiswa di daerah bencana harus dibebaskan dari UKT. Ini bukan situasi normal,” katanya.
Ia menilai kondisi darurat di lapangan perlu ditangani secara lebih cepat dan terstruktur, termasuk melalui integrasi kurikulum kebencanaan dan pembentukan pusat riset kebencanaan terpadu lintas kementerian.
Dengan menyoroti kebutuhan mendesak air bersih dan kesehatan psikososial, Habib Syarief menekankan bahwa penanganan bencana Sumatra tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. (RED)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar