Yandri Sindir Ketua DPRD Banten, Tegaskan Kemenangan Istri Sah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim yang digelar di Jakarta, Selasa (10/6).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto melontarkan sindiran tajam kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim yang dinilai berupaya menggagalkan kemenangan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, dalam Pilkada Kabupaten Serang. Sindiran tersebut disampaikan saat peluncuran program Jaksa Garda Desa di Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Rabu (25/6/2025).
Ratu Rachmatuzakiyah bersama Najib Hamas mencatat kemenangan telak dalam pilkada serentak 27 November 2024 melawan pasangan Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna. Namun hasil itu sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi, hingga digelar pemungutan suara ulang (PSU), yang kembali dimenangkan oleh Ratu-Najib dengan selisih lebih besar.
“Saya merasakan begitu dalam hari ini, harusnya istri saya ada di sini, sudah dilantik lama,” kata Yandri dengan nada menyindir.
Yandri secara gamblang menyebut Fahmi Hakim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan pelantikan istrinya. “Bang Fahmi paling bertanggungjawab ini sebenarnya, kalau enggak dia sudah di sini, sudah dilantik lama,” ujarnya, disambut riuh tepuk tangan para tamu.
Meski melontarkan kritik, Yandri tetap mengajak Fahmi untuk bersinergi membangun desa di Banten. “Yang pasti ke depan baik-baiklah jangan sampai kalah telak lagi… saya siap mengawal semua desa-desa di Banten,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi Kejaksaan Agung, demi mendorong kemandirian dan transparansi tata kelola dana desa.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menjelaskan bahwa program Jaga Desa menjadi pilot project untuk memastikan penggunaan anggaran desa sesuai aturan. Ia juga mengingatkan bahwa jaksa bukanlah pihak yang menakuti, melainkan mendampingi pemerintah desa agar tak terjebak masalah hukum.
“Mindsetnya adalah mengawal desa, bukan menginterogasi desa,” ujarnya (RED)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar