Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sarmuji : Reshuffle itu Kewenangan Mutlak Absolut dari Presiden

Sarmuji : Reshuffle itu Kewenangan Mutlak Absolut dari Presiden

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan soal isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua keputusan terkait reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden, dan publik perlu memberi ruang serta waktu bagi kepala negara untuk menilai secara menyeluruh kinerja para menterinya.

“Kalau mau melakukan itu kapan, siapa yang di-reshuffle, komposisinya seperti apa, apakah ada perombakan atau hanya sekedar replace dari satu kementerian ke kementerian lain, hanya Presiden yang tahu,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).

Ia menyampaikan bahwa proses evaluasi terhadap kementerian tidak dapat disamakan dengan proses instan. Mengelola kebijakan publik, lanjut Sarmuji, memerlukan perspektif waktu yang panjang dan mendalam.

“Kalau programnya itu menanam buah, tentu tidak bisa buah itu dipetik dalam waktu dua sampai tiga bulan. Apalagi kalau buahnya durian,” ujarnya memberi ilustrasi.

Sarmuji juga membuka kemungkinan bahwa Presiden Prabowo menilai tidak ada urgensi untuk melakukan reshuffle saat ini karena menterinya masih menunjukkan kinerja yang layak dipertahankan.

Meski begitu, Golkar menghormati sepenuhnya jika Presiden nanti memutuskan untuk mengganti atau menggeser posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih. “Prinsipnya reshuffle itu adalah kewenangan mutlak absolut dari Presiden,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Golkar menegaskan sikapnya untuk tidak mendesak ataupun mengintervensi hak prerogatif Presiden, serta menyerukan agar publik menahan spekulasi dan bersabar menantikan keputusan resmi dari Istana (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Plt.Ketua Umum PPP, Mardiono (tengah)

    DPW PPP Jateng Tak Gelar Muskerwil, DPC Pecah Dukungan

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    SEMARANG, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah memutuskan tidak menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) jelang Muktamar X PPP, 27–29 September 2025 di Jakarta. Keputusan itu diambil setelah muncul perbedaan dukungan calon ketua umum di internal pengurus. Sekretaris DPW PPP Jateng, Suyono, mengungkapkan bahwa ketua dan sekretaris DPW memiliki pilihan […]

  • Voicers La Nyalla Mahmud Mattalitti

    Kejahatan Rekening Bansos Fiktif: Siapa yang Mampu Mengorganisasi?

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme. Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan,

    PKB Soroti Kelemahan Pemerintah Kendalikan Lonjakan Harga Beras

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan tegas kembali datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, yang menilai pemerintah belum menunjukkan kapasitas memadai dalam mengendalikan harga beras secara nasional. Menurutnya, wacana penerapan rayonisasi harga beras justru menunjukkan lemahnya strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Daniel menilai kebijakan tersebut bukan solusi, melainkan potensi masalah baru […]

  • Bambang Soesatyo

    Bamsoet Gerakkan SOKSI Kawal Prabowo Dua Periode, Kenapa?

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina SOKSI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyerukan penguatan komitmen politik dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin dua periode. Ajakan ini disampaikan saat memberikan pandangan umum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SOKSI di Jakarta, Senin malam (19/5/2025). Menurut Bamsoet, SOKSI yang memiliki akar sejarah kuat sebagai […]

  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

    Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi Belum Disetujui Presiden

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Meski Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), surat pengunduran dirinya ternyata belum mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkap langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Bapak Presiden sudah kami laporkan. Namun beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai pada tahap sudah […]

  • Syafiuddin (Anggota Bawaslu Surabaya)

    Bawaslu Surabaya Luncurkan “Cangkruk Pengawasan” di 31 Titik Kota

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    SURABAYA, JATIMUPDATE.ID – Bawaslu Kota Surabaya memperkenalkan inisiatif baru bernama “Cangkruk Pengawasan” sebagai langkah pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024. Anggota Bawaslu Surabaya, Syafiuddin, menjelaskan bahwa program ini akan diadakan di 31 titik di seluruh kota guna melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses Pemilu. “Melalui Cangkruk Pengawasan, kami ingin mendekatkan proses pengawasan kepada masyarakat dan […]

expand_less