Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Empat Izin Tambang Dicabut! Pemerintah Bongkar Fakta Mengejutkan

Empat Izin Tambang Dicabut! Pemerintah Bongkar Fakta Mengejutkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
  • visibility 16
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terhadap tambang nikel yang dianggap merusak kawasan Raja Ampat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), empat izin usaha pertambangan (IUP) resmi dicabut secara permanen mulai Selasa, 10 Juni 2025.

Empat perusahaan yang dicoret dari daftar legalitas tambang tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Hanya satu perusahaan yang lolos dari pencabutan, yakni PT Gag Nikel, yang telah beroperasi sejak era Orde Baru dengan kontrak karya dari pemerintah pusat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pencabutan ini bukan keputusan sepihak. Pemerintah telah melakukan kunjungan lapangan, menggelar rapat dengan pemerintah daerah, hingga mendengar langsung suara masyarakat adat dan tokoh lokal. Hasilnya, keempat perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan di kawasan Geopark Raja Ampat.

“Keputusan ini kami ambil setelah mendengar banyak aspirasi. Empat IUP itu berada di wilayah yang sangat sensitif secara ekologis. Kami tidak ingin Raja Ampat hancur karena tambang,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6).

Berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, aktivitas pertambangan empat perusahaan tersebut menunjukkan indikasi pelanggaran serius terhadap standar lingkungan. Pemerintah pun segera menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun langkah lanjutan.

Menariknya, PT Gag Nikel justru mendapat catatan positif. Penambangan oleh perusahaan ini dinilai sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan hasil peninjauan lapangan menyatakan tidak ada kerusakan mencolok. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pengawasan tetap akan diperketat.

“Walaupun mereka bagus secara dokumen dan praktik, kami akan terus mengawasi. Ini aset negara, harus dijaga,” tandasnya.

Langkah pencabutan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak main-main dengan komitmen menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat—salah satu surga ekologis dunia yang kini kembali menjadi perhatian nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi saat menerima daftar nama Capim KPK dan Dewas yang diserahkan oleh Tim Pansel. Sumber foto : Biro Pers Sekretariat Presiden.

    Pansel KPK Serahkan 10 Nama Calon kepada Jokowi

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo secara resmi menerima daftar nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Penyerahan berlangsung di Ruang Holding Base Off Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/10), sebelum Presiden bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kunjungan kerja. “Pada hari ini, Selasa, […]

  • Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erik Hemawan

    Eric Hermawan Minta Kementerian Pariwisata Kembangkan Destinasi Baru Potensial

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Eric Hermawan, menyampaikan pandangannya tentang pengembangan pariwisata di Indonesia, yang dinilai perlu lebih merata. Menurutnya, meskipun pemerintah telah menetapkan lima destinasi super prioritas, pengembangan destinasi wisata baru di daerah juga harus mendapat perhatian yang sama. Eric menegaskan, beberapa destinasi super prioritas seperti Danau Toba di Sumatra […]

  • Pastikan Semua Anak Bersekolah, Nilam Dorong Skema Pendanaan Afirmatif

    Pastikan Semua Anak Bersekolah, Nilam Dorong Skema Pendanaan Afirmatif

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Riau – Anggota Panja RUU Sisdiknas DPR RI, Nilam Sari Lawira (NSL), mendorong agar kebijakan wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun pendidikan pra-SD, didukung oleh kebijakan pendanaan yang kuat dan berkeadilan. “Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh aturan dalam undang-undang, tetapi juga oleh kesiapan daerah dalam menyediakan layanan PAUD, guru, sarana-prasarana, serta dukungan […]

  • Iyeth Bustami Soroti Sulitnya Nelayan Pesisir Mendapatkan Solar

    Iyeth Bustami Soroti Sulitnya Nelayan Pesisir Mendapatkan Solar

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, mendesak pemerintah dan badan usaha penyalur BBM mencari solusi konkret untuk mengatasi panjangnya antrean solar bersubsidi yang menyulitkan nelayan di wilayah pesisir. Ia menegaskan, akses terhadap bahan bakar harus lebih mudah, terutama bagi nelayan di pulau-pulau kecil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan solar. Persoalan […]

  • Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kemarin di Solo, Senin (26/5/2025).

    Lagi! Menteri-Menteri Sambangi Rumah Jokowi, Ada Agenda Politik Apa?

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju kembali terlihat mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Sumber, Solo, Jawa Tengah memicu spekulasi publik soal matahari kembar dan kongres beberapa partai politik. Salah satu yang hadir adalah Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Ia tiba sekitar pukul 16.07 WIB dan […]

  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sumber foto : instagram @ahmadsahroni88

    Viral! Oknum Pengusaha Minta Proyek Rp5T, Sahroni: Itu Preman!

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jagat media sosial geger usai beredar video dugaan oknum pengusaha meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Aksi ini langsung menuai kecaman, termasuk dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut tindakan itu bukan representasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Saya tidak yakin budaya […]

expand_less