Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Irjen Pol. Chrisnanda Dorong Smart Policing sebagai Solusi Era Digital

Irjen Pol. Chrisnanda Dorong Smart Policing sebagai Solusi Era Digital

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam Dialog Peradaban bertema Polisi dan Peradaban yang diadakan Institute Peradaban di Perpustakaan Nasional, Rabu (2/10/2024), Irjen Pol. Prof. Dr. Chrisnanda Dwilaksana, M.Si., menyampaikan pentingnya penerapan Smart Policing untuk menghadapi tantangan era digital. Menurutnya, kepolisian harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar bisa merespons perubahan zaman yang semakin kompleks.

Chrisnanda menjelaskan bahwa Smart Policing adalah perpaduan antara metode konvensional, kebijakan elektronik, dan keamanan siber. “Di era digital ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Polisi harus memanfaatkan teknologi agar lebih efektif dalam melayani masyarakat dan menjaga keamanan,” katanya.

Dalam pandangan Chrisnanda, tantangan era Revolusi Industri 4.0 membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif. Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu polisi memetakan dan mendeteksi kejahatan dengan lebih cepat dan akurat. “Dengan teknologi, kita bisa menangani potensi kejahatan sebelum terjadi,” tambahnya.

Chrisnanda menekankan bahwa pemanfaatan teknologi juga penting untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Menurutnya, hal ini dapat membantu mengurangi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tubuh kepolisian. “Dengan Smart Policing, tindakan ilegal dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Kolaborasi antara polisi dan masyarakat juga menjadi poin penting dalam konsep Smart Policing. Chrisnanda menyatakan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan, karena polisi tidak bisa bekerja sendirian. “Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Polisi dan masyarakat harus berjalan seiring,” jelasnya.

Selain itu, Smart Policing juga dianggap sebagai solusi untuk mempercepat proses penegakan hukum. Dengan teknologi, polisi bisa memonitor dan mendeteksi kejahatan secara real-time, sehingga tindakan bisa diambil dengan lebih cepat dan tepat sasaran. “Respons yang cepat ini sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat,” katanya.

Ia berharap agar inovasi ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan. Chrisnanda menilai bahwa polisi harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang tanggap dan transparan. “Masyarakat butuh polisi yang bisa dipercaya dan diandalkan,” tambahnya.

Di tengah tantangan yang ada, Chrisnanda juga mengingatkan bahwa polisi harus tetap fokus pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepolisian modern harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan melindungi kepentingan semua lapisan masyarakat.

Chrisnanda percaya bahwa Smart Policing bisa membantu polisi menjaga relevansi mereka di tengah perubahan zaman. “Polisi harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman agar tetap bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Sebagai penutup, Chrisnanda menyatakan bahwa Smart Policing adalah kunci untuk menciptakan kepolisian yang lebih efektif dan transparan di era digital. “Dengan Smart Policing, kita bisa memastikan bahwa polisi tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat yang terus berkembang,” tutupnya. (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Salah satu Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi

    Ari Ginanjar Tekankan Kaderisasi Partai Cegah Korupsi Kepala Daerah

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Ari Ginanjar Herdiansah, menegaskan urgensi perbaikan sistem kaderisasi partai politik sebagai langkah strategis mencegah korupsi kepala daerah. Menurutnya, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan lemahnya proses rekrutmen dan pembinaan kader di internal partai. Ari menilai partai politik perlu mengevaluasi ulang pola rekrutmen kandidat, khususnya […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita

    Ratna Juwita Tolak Wacana Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertimbangkan untuk tidak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi ojek online (ojol). Ratna, yang merupakan politisi PKB dari Dapil Jatim IX, menyampaikan keberatannya langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, […]

  • Ngabalin saat menerima kunjungan Bidang HLN DPP PUI di Agreya Cafe, Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (29/08/2025).

    Golkar Dorong PUI Gelar Konferensi Internasional Ormas Islam

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, mendorong Persatuan Ummat Islam (PUI) untuk memprakarsai konferensi internasional ormas Islam. Langkah ini dinilai penting guna memperkuat kontribusi PUI di tingkat global sekaligus memperluas jaringan keummatan. Hal itu disampaikan Ngabalin saat menerima kunjungan Bidang HLN DPP PUI di […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya

    Atalia Desak Pemerintah Kaji Ulang Penggunaan APBN untuk Ponpes

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta pemerintah untuk mengaji ulang rencana penggunaan APBN dalam perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar, M.Sarmuji

    Golkar Minta Negara Tanggung Hidup Keluarga Ojol Korban Rantis

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam, menuai keprihatinan mendalam dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji. Selain menyampaikan belasungkawa, Sarmuji menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk menjamin masa depan keluarga korban yang kini kehilangan tulang […]

  • Sosok Mufli Budi Ananda Jadi Sorotan, Asisten Raffi Ahmad Kini Masuk Jajaran Komisaris PT Krakatau Posco

    Sosok Mufli Budi Ananda Jadi Sorotan, Asisten Raffi Ahmad Kini Masuk Jajaran Komisaris PT Krakatau Posco

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id – Nama Mufli Budi Ananda tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah diketahui masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posco. Penunjukan tersebut memicu beragam reaksi warganet, terutama karena Mufli selama ini lebih dikenal sebagai asisten pribadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Berdasarkan susunan manajemen perusahaan […]

expand_less