Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sosok Mufli Budi Ananda Jadi Sorotan, Asisten Raffi Ahmad Kini Masuk Jajaran Komisaris PT Krakatau Posco

Sosok Mufli Budi Ananda Jadi Sorotan, Asisten Raffi Ahmad Kini Masuk Jajaran Komisaris PT Krakatau Posco

  • account_circle DDY
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, editoria.co.id – Nama Mufli Budi Ananda tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah diketahui masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posco. Penunjukan tersebut memicu beragam reaksi warganet, terutama karena Mufli selama ini lebih dikenal sebagai asisten pribadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Berdasarkan susunan manajemen perusahaan yang beredar, Mufli menjabat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro. Adapun posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Young-Joong.

Ramai Dibahas di Media Sosial

Penunjukan Mufli langsung menjadi topik hangat di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan latar belakang dan kompetensinya untuk menduduki posisi komisaris di perusahaan baja tersebut.

Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan berasal dari akun X @GerradKevin pada Minggu (28/6/2026).

“Jujur ini paling gong. Asistennya Raffi Ahmad menjadi Komisaris Krakatau Posco.”

Unggahan tersebut telah menarik perhatian sekitar 3,4 juta pengguna X dan turut mempertanyakan proses penunjukan Mufli.

“Tidak tahu, kok bisa? jalurnya gimana?” tulis akun tersebut.

Perbincangan serupa juga muncul di platform Threads. Akun @paltiwest menulis:

“Lagi ramai soal komisaris usia 27 tahun yang belum berpengalaman, paling epic sih asisten Raffi Ahmad.”

Komentar-komentar tersebut mencerminkan beragam opini publik yang berkembang di media sosial. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi ataupun membantah berbagai spekulasi yang beredar mengenai proses penunjukan tersebut.

Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan penelusuran, Mufli Budi Ananda merupakan lulusan Diploma Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Program Studi Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada 2014.

Namun, berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), status akademiknya tercatat mengundurkan diri pada tahun akademik 2018/2019. Dengan demikian, pendidikan sarjana yang ditempuhnya diduga belum diselesaikan.

Mengenal PT Krakatau Posco

PT Krakatau Posco merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO.

Perusahaan yang beroperasi di Cilegon, Banten, tersebut mengelola salah satu pabrik baja terpadu terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton baja per tahun.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri strategis, susunan direksi dan dewan komisaris PT Krakatau Posco kerap menjadi perhatian publik.

Belum Ada Penjelasan Resmi

Hingga artikel ini ditulis, PT Krakatau Posco belum menyampaikan keterangan resmi terkait alasan maupun mekanisme penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai anggota dewan komisaris.

Belum ada pula penjelasan mengenai pertimbangan kompetensi, pengalaman profesional, maupun proses seleksi yang mendasari pengangkatan tersebut.

Akibat belum adanya pernyataan resmi, diskusi di media sosial masih didominasi oleh pertanyaan dan berbagai opini dari warganet mengenai penunjukan Mufli sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

 

  • Penulis: DDY

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, saling bersalaman didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan Mensesneg, Prasetyo Hadi di Jakarta seusai Rapat Terbatas terkait sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumut, Selasa (17/06/2025). Sumber foto : Instagram Sufmi Dasco Ahmad.

    Gubernur Aceh Tegaskan Status Empat Pulau Kini Telah Jelas

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan polemik status empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah berakhir setelah Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh. “Ini sudah clear, tidak ada masalah lagi berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh,” ujar Muzakir […]

  • Ginka Febriyanti Ginting: Sosok Muda yang Jadi Sorotan Usai Dipercaya Duduki Jabatan di BUMN

    Ginka Febriyanti Ginting: Sosok Muda yang Jadi Sorotan Usai Dipercaya Duduki Jabatan di BUMN

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta, editoria.co.id – Nama Ginka Febriyanti Ginting belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sosok kelahiran Karo, Sumatra Utara, itu menjadi sorotan setelah dipercaya menduduki jabatan di salah satu perusahaan milik negara (BUMN). Di berbagai platform media sosial, muncul beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan latar belakang dan pengalaman profesional Ginka, sementara sebagian lainnya menilai penunjukan […]

  • whatsapp image 2024 09 12 at 17.15.07

    Bamsoet: Politik Uang Merusak Demokrasi dan Meningkatkan Ketimpangan Ekonomi

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti dampak buruk politik uang terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yang menurutnya telah menjurus pada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi. Dalam orasi pada perayaan HUT ke-46 FKPPI, Bamsoet menjelaskan bahwa maraknya politik uang telah membuat demokrasi Indonesia terjebak dalam “demokrasi angka-angka.” Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kata Bamsoet, […]

  • Jenderal (purn) Dudung Abdurachman

    Nama Dudung Abdurachman Muncul di Bursa Caketum PPP, Tapi Ia Bilang Begini…

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mendadak masuk dalam radar calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memicu spekulasi politik menjelang restrukturisasi partai berlambang Ka’bah itu. Namun, Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional tersebut langsung merespons dengan tegas bahwa dirinya belum tertarik masuk ke dunia politik. “Tapi saya belum berminat,” ujar Dudung kepada wartawan […]

  • Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlevi

    GMNI Desak MKD Pecat Ahmad Sahroni Usai Ucapan Provokatif

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberhentikan Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai anggota dewan. Tuntutan ini mencuat setelah Sahroni dianggap melontarkan pernyataan provokatif terkait rencana demonstrasi di kompleks parlemen beberapa waktu lalu. Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sebuah acara peresmian ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sumber foto : Instagram @puanmaharaniri

    Puan Maharani: Revisi UU Minerba Harus Transparan, Hindari Miskomunikasi

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik seputar revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terutama terkait wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Puan, DPR membuka ruang seluas-luasnya […]

expand_less