Aktivis 98 Nilai Reformasi Belum Hadirkan Keadilan Sosial, Soroti Kesejahteraan Rakyat dan Demokrasi

Jakarta, editoria.co.id – Sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 menilai agenda Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan sosial dan demokrasi yang sehat sebagaimana dicita-citakan saat perjuangan Reformasi bergulir.

Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “98 Menggugat, Lanjutkan Reformasi!!!” yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Kegiatan yang dimoderatori Ignatius Indro itu menghadirkan narasumber lintas generasi, di antaranya Firman Tendry, Anton Ufur, Liko Larson, dan Hengki Soeharto.

Dalam forum tersebut, para aktivis menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan serius pasca-Reformasi, mulai dari kemunduran demokrasi hingga memburuknya kondisi kesejahteraan masyarakat.

Aktivis 98, Liko Larson, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini justru lebih banyak membebani kelompok masyarakat bawah, terutama pekerja perempuan dan ibu rumah tangga.

Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian lapangan pekerjaan, serta menurunnya perlindungan sosial menjadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

“Rakyat tidak hidup dari program-program yang dikampanyekan pemerintah, tetapi dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk proyek-proyek yang dipertanyakan efektivitasnya, sementara biaya hidup terus meningkat dan kesejahteraan pekerja terabaikan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, terutama perempuan dan keluarga pekerja,” ujar Liko Larson.

Selain menyoroti aspek kesejahteraan, diskusi tersebut juga membahas tantangan gerakan masyarakat sipil di era digital. Aktivis 98 lainnya, Hengki Soeharto, menekankan pentingnya membangun kekuatan gerakan sipil yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Menurut Hengki, ruang digital kini menjadi arena penting dalam pertarungan gagasan dan penyebaran informasi, sehingga masyarakat sipil perlu memperkuat jaringan serta konsolidasi di ruang tersebut.

“Pertarungan gagasan hari ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Karena itu gerakan masyarakat sipil harus mampu beradaptasi dan membangun jaringan yang kuat di kedua ruang tersebut,” kata Hengki.

Diskusi publik tersebut juga dihadiri sejumlah aktivis Gerakan 1998 lainnya, antara lain Alex Leonardo, Joshua Napitupulu, Natalia, Togi, Giri, dan Kimung. Hadir pula berbagai elemen masyarakat sipil serta komunitas mahasiswa yang selama ini aktif mengawal isu demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Melalui forum tersebut, para peserta mendorong agar semangat Reformasi terus dilanjutkan dengan penguatan demokrasi, perlindungan hak-hak warga negara, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.