ACEH, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai Jumat (12/12/2025) hingga Kamis (25/12/2025). Kebijakan ini mendapat respons positif dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan, yang menilai kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan intensif.
Menurut Irmawan, perpanjangan masa tanggap darurat merupakan langkah realistis karena dampak bencana masih meluas. Sejumlah wilayah terdampak dilaporkan masih terisolir akibat putusnya akses jalan nasional maupun jalan kabupaten yang diterjang banjir dan longsor, sehingga menghambat distribusi bantuan dan proses evakuasi.
“Keputusan Gubernur Aceh memperpanjang masa tanggap darurat menunjukkan situasi di lapangan masih sangat berat. Banyak wilayah belum bisa dijangkau. Karena itu, kami minta pemerintah pusat mempercepat seluruh proses pemulihan pascabencana di Aceh,” ujar Irmawan, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, hingga saat ini proses pencarian korban masih berlangsung. Lumpur yang mengeras serta akses yang sulit membuat evakuasi berjalan lambat. Berdasarkan dashboard penanganan darurat BNPB per Jumat (12/12/2025) pukul 13.00 WIB, tercatat 212 orang masih dinyatakan hilang, 990 orang meninggal dunia, dan 5.400 orang mengalami luka-luka.
“Perpanjangan masa tanggap darurat ini sangat krusial untuk menambah waktu pencarian dan penyelamatan. Kami berharap seluruh korban yang belum ditemukan bisa segera dijangkau oleh tim SAR,” katanya.
Selain fokus pada evakuasi, Irmawan juga menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Ia menyebut distribusi pangan, air bersih, obat-obatan, dan logistik lainnya masih belum merata.
“Distribusi makanan belum 100 persen karena banyak jalur utama masih terputus. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi selama masa tanggap darurat,” tegasnya.
Irmawan juga mendorong agar perbaikan sarana dan prasarana vital seperti jembatan, jalan akses, serta layanan air bersih mulai dilakukan secara paralel agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.
“Kita berharap semua pihak bersatu mempercepat pemulihan Aceh. Masyarakat terdampak tidak boleh menunggu terlalu lama. Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, penanganan harus dikebut,” pungkasnya (RED)
Saat ini belum ada komentar