Golkar Tegaskan Negara Wajib Hadir Bantu Pesantren Mandiri
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 13 Okt 2025
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyerukan agar pemerintah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan bagi pesantren melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Menurut Sarmuji, selama ini banyak pesantren yang tetap bertahan dengan dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan semangat kemandirian pesantren yang luar biasa, namun sekaligus menggambarkan minimnya perhatian negara secara struktural.
“Jangan biarkan pesantren berjuang sendirian. Negara harus hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya melalui bantuan insidental,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Sarmuji mencontohkan insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai peringatan penting bagi negara untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pendidikan keagamaan.
“Ketika negara hadir melalui dukungan APBN, pesantren dapat memiliki fasilitas yang lebih layak. Karena itu, perhatian terhadap pesantren harus bersifat jangka panjang, bukan sekadar karitatif,” ujarnya.
Politikus Golkar tersebut menilai, pesantren adalah pilar moral bangsa yang selama ini ikut menjaga nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan karakter religius masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan negara bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan terhadap jasa pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia.
“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarmuji memastikan Golkar akan memperjuangkan revisi UU Sisdiknas agar seluruh bentuk pendidikan, baik formal maupun berbasis keagamaan, mendapat keadilan dalam pembiayaan.
“Pesantren adalah lembaga yang membentuk akhlak bangsa. Negara harus hadir, bukan untuk mengambil kemandiriannya, tetapi memperkuat perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya (RED).
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar