Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

“Dalam mengesahkan pengurus partai politik, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Yusril di Kabupaten Belitung Timur, Senin (29/9), seperti disampaikan Humas Kemenko Kumham Imipas.

Yusril menegaskan pemerintah akan bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun. Ia menekankan proses pengesahan kepengurusan partai politik hanya dapat dilakukan jika permohonan diajukan oleh pengurus lama yang masih terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan disertai dokumen pendukung sesuai norma hukum.

“Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” jelas Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, partai politik memiliki peran penting sebagai pilar utama demokrasi. Pemerintah, kata dia, mendorong PPP untuk menyelesaikan dinamika internalnya melalui musyawarah, mahkamah partai, atau pengadilan tanpa intervensi pihak luar.

“Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal, karena itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi,” tegas Yusril.

Dengan sikap ini, pemerintah berharap PPP dapat menemukan jalan keluar secara mandiri demi menjaga soliditas partai dan stabilitas politik nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPK Bondowoso

    Antusiasme Tinggi Warga Bondowoso dalam Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Hingga memasuki hari kelima pendaftaran, jumlah pendaftar sudah mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan petugas KPPS. Hijrotul Ilahiyah, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bondowoso divisi SDM Parmas, menyebutkan bahwa masyarakat menyambut baik pembukaan […]

  • Dialogista bertema “Pemuda dan Ketahanan Pangan” yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN) pada Jumat (7/11)

    Prioritaskan Petani Muda, Akademisi Soroti Ketimpangan Kebijakan Pangan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Dialogista bertema “Pemuda dan Ketahanan Pangan” yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN) pada Jumat (7/11) kembali menyoroti urgensi regenerasi petani muda sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Dalam diskusi yang menghadirkan tiga narasumber—Dr. Mochamad Syamsulhadi (Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan FP UB), Heru […]

  • Sekretariat YLBHI

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proyek Rempang Eco City yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang TNI. Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (15/01/2024), koalisi tersebut mengecam keterlibatan TNI dalam proyek ini, yang dinilai mengabaikan prinsip profesionalisme tentara. […]

  • Front Pemuda Madura Dalam Seminar Kebangsaan bertema “Politik Santun: Upaya Pemuda Merawat Kohesi Sosial Menuju Pilkada 2024 Berintegritas”, Senin (25/11/2024)

    Pemuda Madura Deklarasikan Komitmen Politik Damai Sambut Pilkada

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    SUMENEP, CUPLIKAN.CO.ID – Pemuda Madura yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM) menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemilu damai menjelang Pilkada Serentak 2024. Deklarasi tersebut diwarnai ajakan mengedepankan politik santun dan menolak kekerasan dalam kontestasi politik di wilayah Madura. Dalam Seminar Kebangsaan bertema “Politik Santun: Upaya Pemuda Merawat Kohesi Sosial Menuju Pilkada 2024 Berintegritas”, Ketua Umum […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani

    Meitri Dorong Peta Jalan Swasembada Energi Berkelanjutan DEN

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyerukan pentingnya Dewan Energi Nasional (DEN) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) konkret guna mendukung visi swasembada energi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Roadmap ini dianggap strategis untuk menjawab tantangan kemandirian energi nasional dan perubahan global. “DEN memiliki peran strategis sebagai think tank kebijakan […]

  • Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi pangkalan pelatihan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Korea di lokasi yang dirahasiakan, di Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada 4 Oktober 2024. KCNA via REUTERS.

    Kim Jong Un : Jika Kedaulatan Kami Dilanggar, Kami Respon Pakai Nuklir

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 10
    • 0Komentar

    SEOUL, CUPLIKAN.CO.ID – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan negaranya tidak akan ragu untuk menggunakan semua kekuatan ofensif yang dimiliki, termasuk senjata nuklir, jika musuh mencoba menggunakan kekerasan untuk melanggar kedaulatannya. Pernyataan ini dilaporkan oleh kantor berita negara KCNA pada Jumat. “Jika kedaulatan kami dilanggar, kami akan meresponnya dengan nuklir,”kata Kim pada kantor berita […]

expand_less