Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketum PPJI Minerva Taran Desak Reformasi Total Program MBG Nasional

Ketum PPJI Minerva Taran Desak Reformasi Total Program MBG Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa dinilai rapuh dan berbahaya. Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga (PPJI), Minerva Taran, menegaskan bahwa sistem MBG saat ini harus segera diubah dengan melibatkan tenaga profesional, bukan pemula yang hanya kursus singkat.

“Sudah ada ribuan korban, puluhan ribu anak keracunan. Ini kejadian luar biasa. Lantas, apalagi yang ditunggu sebelum pemerintah sadar ada yang salah besar?” tegas Minerva, Jumat (26/9).

Menurut Minerva, pelaksanaan MBG saat ini hanya menyewa dapur milik pengusaha jasa boga, lalu menyerahkan pengelolaan ribuan porsi makanan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hanya menjalani kursus tiga bulan.

“Yang terjadi, bukan pengusaha jasa boga profesional yang dilibatkan, melainkan orang-orang baru yang dipaksa belajar instan. Ini kecerobohan sistemik,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini ada sekitar 8.000 dapur MBG. Sebagian memang dikelola pengusaha jasa boga, namun banyak pula yang milik orang dekat pemerintah hingga anggota DPR. Bahkan, ada dapur yang dijalankan ibu-ibu lokal tanpa pengalaman mengelola ribuan porsi makanan.

“Bayangkan ribuan porsi untuk anak sekolah dikerjakan dapur amatiran. Akhirnya MBG bukan lagi makanan bergizi gratis, tapi racun gratis,” kata Minerva.

Keracunan massal akibat MBG disebut Minerva sudah cukup menjadi alarm keras. Anak-anak yang seharusnya pulang sekolah dengan kondisi sehat justru kembali dengan muntah, diare, hingga trauma.

“Anak-anak jadi korban. Apa ini namanya makan bergizi atau racun bergizi?” sindir pemilik Kiki Catering Jakarta ini.

Minerva menegaskan, pemerintah harus segera mengubah sistem MBG atau berani mengakui kegagalannya. Ia menilai pengelolaan dapur MBG harus bermitra dengan pengusaha jasa boga profesional agar ada standar ketat mulai dari bahan baku, menu, hygiene, sanitasi, hingga distribusi tepat waktu.

“Jangan serahkan nyawa anak-anak ke tangan amatiran yang baru kursus tiga bulan. Mengelola dapur itu kompleks, seperti medan perang. Jenderalnya harus berpengalaman, bukan perwira baru,” tegas Minerva.

Ia menutup dengan peringatan keras: bila pemerintah terus memaksakan sistem ini, MBG akan dikenang bukan sebagai penyelamat gizi, melainkan sebagai “program bencana nasional yang meracuni anak bangsa.” (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • POPSI Kritik Rencana Pemeriksaan 300 Perusahaan Sawit, Minta Kementan Utamakan Konsolidasi Hulu

    POPSI Kritik Rencana Pemeriksaan 300 Perusahaan Sawit, Minta Kementan Utamakan Konsolidasi Hulu

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta, Editoria.co.id – Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menilai langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang berencana melaporkan dan memeriksa sekitar 270–300 perusahaan kelapa sawit terkait harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan terlalu terburu-buru. Menurutnya, Kementan seharusnya lebih dulu mengonsolidasikan seluruh pelaku di sektor hulu sawit sebelum mengambil langkah penegakan. […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kiri). Sumber foto : instagram @sufmi_dasco

    Tunjangan Perumahan DPR Rp50 Juta Picu Polemik Transparansi

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mencoba meluruskan kabar yang belakangan memicu perdebatan: anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Menurutnya, uang itu hanya dibayarkan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebagai cicilan untuk biaya kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan (2024–2029). Penjelasan […]

  • Sri Mulyani (Kanan)

    Ironi Sri Mulyani

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Oleh : Ahmadie Thaha JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – JERNIH. Ratusan pejabat Kementerian Keuangan berbaris rapi di Gedung Djuanda, Thamrin, kemarin (9/9/2025). Mereka mengantarkan mantan bos mereka, Sri Mulyani Indrawati, menuruni tangga utama dari lantai dua ke lantai satu, diiringi alunan lagu sendu “Bahasa Kalbu” yang dinyanyikan bersama seperti paduan suara. Sri Mulyani berdiri di anak tangga […]

  • Sosialisasi 4 Pilar

    Bamsoet Dorong Amandemen Ke-5 UUD 1945 untuk Selamatkan Demokrasi Pancasila

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bersama Yayasan Jimly School of Law, mengusulkan perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Menurut Bamsoet, amandemen ini diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi dan kontradiksi antar pasal yang telah terjadi akibat empat amandemen sebelumnya. […]

  • Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

    Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Demikian dikatakan  Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat penyerahan Surat Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno […]

  • Ini Tanggapan JK atas Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon

    Ini Tanggapan JK atas Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Munculnya gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’, memantik Jusuf Kalla untuk turut berkomentar. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 ini memberi saran agar masyarakat Jakarta tidak emosi dan dapat memilih pemimpin yang terbaik. “Sebaiknya masyarakat memilih yang terbaik, jangan emosi lah,” kata JK di rumahnya, di Jakarta Selatan, pada Senin (9/9/2024). […]

expand_less