Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Tokoh Muda NU Soroti Pentingnya Komunikasi Publik Kebijakan BBM

Tokoh Muda NU Soroti Pentingnya Komunikasi Publik Kebijakan BBM

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Adlin Panjaitan, menilai kebijakan pemerintah yang menambah alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU swasta sebesar 10 persen pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar masyarakat memahami maksud dan dasar kebijakan tersebut.

Menurut Adlin, keputusan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menambah alokasi dari 100 persen menjadi 110 persen merupakan langkah proporsional untuk mengatasi potensi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta.

“Sebenarnya kebijakan ini sudah benar. Hanya saja cara penyampaiannya ke masyarakat perlu diperhatikan, karena memang ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang memiliki SPBU asing. Dengan pengaturan pemerintah, saya kira sudah cukup baik,” ujarnya, di Jakarta, Senin (23/9).

Ia menegaskan, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

“Masyarakat perlu memahami bahwa ini bukan kebijakan tanpa dasar, tapi dilindungi konstitusi,” kata Adlin.

Menanggapi maraknya video viral karyawan SPBU swasta yang terlihat berjualan kopi di area pengisian, Adlin menilai hal itu bukan isu substansial. “Itu wajar saja, namanya nyambil. Hanya saja, momen itu dimanfaatkan dan diframing oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan keputusan pemerintah. Ini hanya soal komunikasi yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Adlin berharap pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi agar publik lebih memahami kebijakan energi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AS: Iran Bisa Akses Dana Rekonstruksi Rp5 Kuadriliun Jika Patuhi Kesepakatan Perdamaian

    AS: Iran Bisa Akses Dana Rekonstruksi Rp5 Kuadriliun Jika Patuhi Kesepakatan Perdamaian

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Washington, editoria.co.id  – Amerika Serikat (AS) menyatakan Iran berpotensi memperoleh akses terhadap dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5 kuadriliun apabila memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang sedang disusun kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden AS J.D. Vance dalam wawancara dengan CBS News pada Senin (15/6/2026), saat menanggapi […]

  • Presiden RI Prabowo Subianto

    Prabowo Pastikan Pemerintah Jamin Kehidupan Keluarga Ojol Korban Rantis

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan dan perhatian khusus bagi keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8) malam. “Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Pemerintah akan menjamin kehidupannya, […]

  • Anggota Komisi V DPR RI F-PKB, Syafiuddin.

    Legislator PKB Soroti Efisiensi Wacana KRL 24 Jam

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, menyoroti aspek efisiensi dan keselamatan dalam wacana pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) selama 24 jam yang sedang dikaji Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjawab kebutuhan penumpang malam hari, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan operasional dan anggaran negara. Rencana KRL […]

  • Diskusi Publik yang digelar Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) bertajuk Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold (PT) di Jakarat pada senin (20/01/2025). Sumber foto : Istimewa.

    Penghapusan Presidential Threshold Dinilai Dorong Demokrasi Lebih Inklusif

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menggelar diskusi bertajuk “Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold (PT)” di Jakarta pada Senin (20/01/2025). Diskusi ini menghadirkan puluhan peserta dari kalangan pegiat pemilu dan mahasiswa, yang membahas implikasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi Indonesia. Direktur BSNPG Partai Golkar, Sanusi, menyebut bahwa putusan Mahkamah […]

  • Ketua Komisi XI Misbakhun

    DPR dan Pemerintah Siapkan Pengampunan Pajak Jilid III

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah tengah mempersiapkan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty jilid III. Rencana tersebut diawali dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa Badan Legislasi […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar, M.Sarmuji.

    DPR Harus Refleksi Diri, Golkar Siap Lakukan Pembenahan

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan bahwa momentum saat ini harus dijadikan kesempatan bagi seluruh lembaga negara, termasuk DPR, untuk melakukan refleksi dan pembenahan. Menurut Sarmuji, evaluasi terhadap fasilitas maupun sikap anggota DPR penting dilakukan agar keberadaan dewan benar-benar menjadi instrumen yang bermanfaat bagi masyarakat. “Andaikan pun ada langkah […]

expand_less